Direktur Studi China-Indonesia CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengatakan porsi investasi Tiongkok di sektor energi terbarukan sangat sedikit. Sebaliknya 86% pendanaannya mengalir ke proyek pengembangan PLTU batu bara. Ini berlawanan dengan komitmen Xi Jinping pada 2021 untuk menghentikan pembangunan pembangkit kotor tersebut.  

Bukti dari lemahnya komitmen Tiongkok untuk beralih ke investasi energi bersih terlihat pada laporan China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2022. Menurut Fikar, dalam laporan ini masih terdapat proyek yang melibatkan pengembangan PLTU batu bara captive untuk energi listrik di wilayah industri.

Salah satunya adalah PLTU batu bara berkapasitas 4x380 megawatt di Pulau Obi, Maluku Utara. Pembangkit ini merupakan proyek PT Halmahera Jaya Feronikel, perusahaan patungan antara Lygend dari Tiongkok dan Harita Group dari Indonesia.

Tidak hanya itu, Power Construction Corp atau dikenal dengan Power China juga masih terlibat dalam proyek pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Tengah dengan target akan menjual 30 juta ton batu bara.

“Realitanya, dalam konteks Indonesia, janji tersebut ternyata masih menjadi komitmen hampa, mengingat belum ada tindakan serius atas isu ini dari dua belah pihak, baik Tiongkok maupun pemerintah Indonesia,” ujar Fikar. 

Awal pekan ini, yakni 17-18 Oktober, Tiongkok kembali menggelar Belt and Road Summit, sekaligus menandai satu dekade sejak BRI pertama kali dikenalkan pada 2013. Acara ini dihadiri sekitar 130 negara dan 30 organisasi internasional. Presiden Joko “Jokowi” Widodo turut hadir. 

Bhima mengatakan, pemerintahan Jokowi menyambut positif proyek BRI karena mendukung agenda prioritas yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara penerima dana terbesar dari Tiongkok melalui skema BRI, berdasarkan laporan AidData 2021.  

Ketergantungan investasi Tiongkok pada sektor penyumbang emisi karbon ini disebabkan oleh kebijakan hilirisasi yang didorong pemerintahan Jokowi, terutama pada industri nikel. Dominasi investasi pertambangan ini terlihat dari nilai realisasi investasi pada 2022 yang mencapai Rp 136,4 triliun. 

“Kegencaran pemerintah dalam melakukan hilirisasi nikel untuk transisi energi menjadi salah satu faktor tingginya angka investasi di sektor pertambangan yang kurang ramah lingkungan,” kata Fikar. 

“Tak heran banyak pihak yang menyebut kebijakan tersebut sebagai solusi yang problematis karena proses pemurniannya masih ditunjang oleh energi dari bahan bakar fosil terutama batubara,” ujarnya.  

Bhima mengatakan, Indonesia harus lebih tegas dalam memastikan berjalannya proyek BRI ke arah pembangunan rendah karbon. Pemerintah juga harus lebih memilih pendanaan yang mendukung solusi transisi energi berkeadilan. 

“Tatanan Belt and Road Initiative sebaiknya mendukung tata kelola penambangan critical minerals (mineral kritis) hingga proses pengolahan lebih lanjut yang transparan, tidak merusak lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar maupun pekerja,” ucap Bhima.