Fabby berpendapat, transisi energi harus diupayakan mencapai target penurunan emisi yang lebih ambisius lewat akselerasi energi terbarukan, dengan menarik lebih banyak pendanaan dari dalam dan luar negeri, dan memanfaatkan pembiayaan transisi energi yang tersedia, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP).

Fabby melanjutkan, prioritas transisi energi dan penurunan emisi dalam RPJPN dan RPJMN harus menjadi prioritas para calon presiden, partai politik, dan calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di Pemilu 2024. "Pengakhiran operasional PLTU batu bara yang selaras dengan target Persetujuan Paris, dan transisi energi berkeadilan perlu diusung sebagai agenda politik dan program kerja di sisa waktu pemerintahan sekarang dan pemerintah baru nanti,” ujar Fabby.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yudo Dwinanda Priaadi, menyebut pihaknya telah menyusun Peta Jalan Pengakhiran Dini Operasional PLTU batu bara sesuai yang dimandatkan Perpres 112/2022. Salah satunya ialah menargetkan pengakhiran dini operasional PLTU batu bara hingga 2030 dengan total kapasitas PLTU batu bara sebesar 6,1 GW untuk mencapai target JETP yakni mencapai puncak emisi 290 juta ton karbon dioksida ekuivalen.

Agar keandalan sistem energi terjaga, imbuh Yudo, maka ada skenario alternatif seperti pemanfaatan energi terbarukan menggunakan baterai, "Interkoneksi energi terbarukan Jawa-Sumatera, co-firing PLTU dengan maksimum 10 persen,” ucap Yudo.

Pengakhiran dini operasional PLTU batu bara juga termasuk pada lima area fokus investasi Just Energy Transition Partnership (JETP). Hal ini disampaikan oleh Paul Butarbutar, Kepala Deputi Sekretariat JETP.

Paul menuturkan, selain pengakhiran dini operasional PLTU batu bara, fokus investasi di bawah skema JETP lainnya adalah pembangunan transmisi dan distribusi, energi terbarukan yang bersifat dapat dikontrol dan konstan (dispatchable), variabel energi terbarukan dan rantai pasok, serta program transisi energi berkeadilan. Ke depannya, Paul menambahkan, untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi energi terbarukan, PLTU dapat tetap beroperasi dengan porsi energi yang dibangkitkan yang berkurang.

Pihaknya juga mendorong investasi industri energi terbarukan. Rencananya akan ada dua pabrik yang memproduksi panel surya yang akan beroperasi di kuartal tiga dan kuartal empat tahun depan. "Dari berbagai fokus area investasi ini, dibutuhkan USD95 miliar sampai 2030 dengan fokus paling besar di variable renewable energy (VRE),” kata Paul.