KKP Akan Kelola Laut dengan Ocean Big Data

Penulis : Gilang Helindro

Kelautan

Kamis, 12 Oktober 2023

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyiapkan Ocean Big Data dan Ocean Accounting untuk mengelola laut. Perangkat berbasis teknologi digital ini diklaim KKP sebagai instrumen kuat dan handal.

Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, menyebutkan kedua perangkat tersebut mampu memantau serta mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Dalam keterangan resminya Victor menjelaskan, Ocean Big Data dikembangkan melalui perangkat berbasis teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara. Teknologinya, kata Victor, seperti radar, sensor pengukur kualitas air laut, drone bawah air (AUV), drone udara, dan satelit nano untuk memetakan aktivitas laut, serta kondisi dan habitat laut. 

Sementara Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non-spasial yang terintegrasi. “Melalui perangkat tersebut, kita bisa memperoleh informasi kondisi kelautan Indonesia serta dinamika perubahan neracanya yang bermanfaat dalam perkembangan industri kelautan dan perikanan,” kata Victor, Rabu, 11 Oktober 2023.

Ocean Big Data dan Ocean Accounting teknologi digital yang sedang disiapkan KKP untuk pengelolaan ruang laut.

Lebih lanjut Victor juga menambahkan akan menggandeng Starlink yang dapat membantu kapal-kapal penangkapan ikan untuk mengirimkan data tangkapan secara online melalui aplikasi e-PIT, selain itu sebanyak 20 satelit nano direncanakan akan diluncurkan dan dioperasikan pada Januari 2024 mendatang.

Berdasarkan teknologi serta bantuan artificial intelligence (AI), Ocean Big Data akan menghasilkan data kondisi pesisir dan laut yang dimutakhirkan secara berkala. Lebih jauh hal ini dapat digunakan sebagai decision support system khususnya untuk membantu mengelola dan memantau sumber daya serta ekosistem pesisir serta laut secara kontinyu, bahkan sangat membantu dalam penentuan lokasi budidaya ikan/daerah penangkapan ikan, termasuk perluasan area konservasi laut.

“Ocean Accounting memberi kemudahan untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan serta membantu memetakan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi laut Indonesia. Ocean Accounting juga dapat memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi kualitas dan fungsi ekologi laut dalam jangka menengah maupun jangka panjang” tambahnya.

Victor berharap, pemerintah daerah, instansi sektoral, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan Ocean Big Data dan Ocean Accounting untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut. Dengan demikian, implementasi kebijakan Ekonomi Biru akan terus mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya, sehingga tak hanya generasi mendatang dapat merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan.

SHARE