Pada 20 Juni 2023 lalu, PT PLN dan BPN/ATR Manggarai ingin mematok lahan/tanah warga namun kekerasan meletus. Aparat bertindak represif, sembilan  warga mengalami tindak kekerasan hingga sesak nafas. 

PLTP Ulumbu telah mengakibatkan lahan pertanian/perkebunan warga tidak lagi produktif, pencemaran air, dan korosi.

Persoalan tersebut menyisakan trauma, ditambah kekhawatiran warga yang menyaksikan langsung dampak proyek panas bumi yang terjadi di sekitar PLTP Ulumbu, mulai dari lahan pertanian/perkebunan warga yang tidak lagi produktif, pencemaran air, korosi atau perkaratan yang terjadi di atap-atap rumah dan sekolah akibat terpapar gas H2S, sampai dengan warga yang mengalami penyakit ISPA.

Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muhammad Jamil menyebutkan latar kekerasan ini ada dalam isi surat. 

“Makanya kami ingi pemerintah RF Jerman untuk membatalkan pendanaan besar-besaran lewat KfW bagi proyek di Poco Leok dan Mataloko,” ucap Jamil.

Para warga Poco Leok menolak rencana pengembangan PLTP Ulumbu karena mengancam ruang hidup. Penolakan ini juga merupakan solidaritas terhadap Mataloko, Golewa, Ngada. 

Polemik pembangunan PLTP Poco Leok terjadi pasca Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengeluarkan SK no 3042/23/DJB/2009 tanggal 28 Oktober 2009, yang menetapkan PLTP Ulumbu beroperasi di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Manggarai. Pada 2017 lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan keputusan No 2268 K/30/MEM/2017 yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.