Jerat hukum itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 103, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan, kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana serius yaitu melakukan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3 ilegal. Pembakaran ilegal limbah elektronik ini selain disinyalir berkontribusi pada pencemaran udara di wilayah Jabodetabek juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena limbah pembakaran ini mengandung senyawa Poly Chlorinated Biphenyls (PCBs) yang bersifat karsinogen.

"Kami sudah memperingati para pelaku dan pelaku-pelaku lainnya di Tegal Angus Kabupaten Tangerang untuk tidak melakukan pengolahan limbah elektronik dengan cara membakar. Tindak tegas harus kami lakukan," kata Rasio,

Rasio Ridho Sani berharap empat tersangka ini dihukum seadil-adilnya agar menimbulkan efek jera atas perbuatannya yang telah mengorbankan lingkungan hidup dan merugikan banyak pihak.

Kasus ini berkaitan juga dengan Penetapan tersangka BSS (47) Direktur Utama PT XLI yang saat ini ditahan di Rutan Klas I Salemba untuk kasus pengelolaan limbah secara ilegal. Penindakan terhadap tersangka BSS sebagai tersangka perorangan dan PT XLI sebagai tersangka korporasi serta penetapan keempat tersangka diharapkan dapat memutus mata rantai kejahatan lingkungan terkait pengelolaan limbah ilegal, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda mengatakan, tindakan hukum ini dilakukan sebagai respon dari pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran udara dan bau yang sangat menyengat akibat pembakaran ilegal limbah elektronik secara terbuka (open burning) yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penyidikan oleh Tim Gakkum KLHK, diketahui adanya pengelolaan limbah B3 ilegal berupa pemisahan/segregasi komponen elektronik dan pembakaran Printed Circuit Board (PCB) di 3 (tiga) lokasi di Kecamatan Teluknaga.

Limbah elektronik termasuk dalam kategori limbah B3 dengan kategori bahaya 2 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik sebagaimana Lampiran IX Tabel 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dengan kode limbah B107d yaitu limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, Printed Circuit Board (PCB) dan kawat logam.

Modus operandi kegiatan ilegal tersebut dilakukan 3 tersangka (S, MK, MA) dengan memberikan limbah B3 berupa limbah elektronik tersebut kepada masyarakat pemanfaatan limbah elektronik untuk dilakukan pemisahan/segregasi komponen elektronik pada Printed Circuit Board (PCB) untuk diambil tembaga, timah, dan besi yang kemudian dijual/diserahkan kembali kepada ketiga tersangka.

Kemudian PCB yang sudah terpisah dari komponen elektronik tersebut dibakar hingga menjadi abu dan kemudian abu tersebut diserahkan kembali kepada tersangka. Selanjutnya oleh tersangka diserahkan/dijual kepada PT XLI. Pembakaran PCB dilakukan pada lahan area terbuka tanpa Perizinan Berusaha dan tanpa dilengkapi dengan peralatan pengendalian pencemaran udara.

Dari hasil analisis laboratorium terhadap sampel tanah menunjukkan bahwa tanah di sekitar area pembakaran mengandung logam berat dengan kadar jauh melebihi baku mutu dan tanah kontrol yaitu parameter barium, cadmium, chrom hexavalen, merkury, nikel, tembaga, timbal, dan Seng yang dapat memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif. Selain itu, dari hasil analisis udara ambien juga menunjukkan, untuk parameter PM10 dan PM2,5 disekitar lokasi pembakaran telah melebihi baku mutu udara ambien nasional.

Yazid Nurhuda menuturkan, setelah memenuhi 2 alat bukti yang cukup berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan hasil uji analisis laboratorium, maka penyidik KLHK meningkatkan status ke tahap penyidikan dengan menetapkan 4 tersangka perorangan.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penetapan tersangka BSS (47) selaku Direktur Utama PT XLI sebagai tersangka perorangan sekaligus yang mewakili tersangka korporasi terkait dugaan dumping illegal limbah B3, pencemaran lingkungan dan pelanggaran memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. Peran PT XLI dalam kasus ini adalah sebagai penadah dari hasil pembakaran limbah elektronik PCB yang dilakukan oknum warga masyarakat Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga.