Taufik menegaskan, pemerintah harus segera lakukan evaluasi terhadap kegiatan ini, mengingat adanya kekhawatiran yang dirasakan warga sekitar lokasi pengambilan material. 

Pemerintah harus memeriksa kelengkapan dokumen terkait aspek lingkungan. “Jika terdapat dugaan tidak memiliki dokumen yang dapat meminimalisir dampak lingkungan dan dokumen izin lingkungan, DLH harus melaporkan kegiatan ini yang diduga ilegal tanpa adanya legalitas,” Katanya.

Selain Dinas Lingkungan Hidup, JATAM juga meminta Inspektur Tambang Perwakilan Sulawesi Tengah untuk memeriksa proses pengangkutan material yang dilakukan perusahaan di wilayah Desa Busak Satu, Kabupaten Buol. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah proses tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka harus ada upaya hukum berikutnya.

Jika kegiatan pengambilan material ini dilakukan tanpa izin, dapat diduga bahwa kegiatan tersebut adalah ilegal. “Dalam hal ini, tindakan penghentian kegiatan bukanlah satu-satunya langkah yang harus diambil, namun juga harus ada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat,” Tutupnya.