"Jadi memang kita usulkan ini di APL, ini sebagai fungsi pelayanan kami. Memang ini salah satu kendalanya pelaku usaha, karena saat ini kategori itu di OSS tidak ada," ujar Nur Laila, Minggu (18/6/2023).

Nur Laila mengatakan, usulan penggunaan APL untuk penanaman kayu dilakukan karena pelaku usaha tidak dapat melakukan penanaman kayu jenis tersebut di area yang telah terbit izin konsesinya. Perizinan di areal konsesi, lanjut Laila, sangat ketat. Artinya jenis kayu jenis yang boleh ditanam di area konsesi tersebut harus sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.

"Kami usulkan ini karena kalau yang izin itu sudah pakem, kalau izinnya karet ya sudah harus karet. Karena itu kami usulkan ini di luar kawasan hutan di APL," katanya.

Laila mengklaim, bila usulan peruntukan APL seluas 689.653,33 hektare untuk kebun kayu itu dipenuhi, akan bermanfaat bagi Kaltara, khususnya dalam penggunaan lahan tidur. Selain itu manfaat ekonomi juga bakal dirasakan. Sebab masyarakat yang menanam kayu jenis tersebut dapat menjual kayu itu ke perusahaan yang nantinya bakal mengolah kayu menjadi wood pellets.

"Dan dengan di APL maka bisa manfaatkan lahan-lahan tidur," ucap Laila.