Maraknya izin penambangan pasir laut di Indonesia pada awal 2000, tentu tidak bisa dipisahkan dari adanya permintaan material untuk menimbun lautan menjadi daratan atau reklamasi yang dilakukan Singapura dari waktu ke waktu. Pada saat itu, Singapura membutuhkan banyak pasir laut untuk reklamasi perluasan bandara Changi dan Pulau Sentosa.

Permintaan tinggi Singapura akan bahan reklamasi membuat izin-izin tambang pasir laut bermunculan bak jamur di wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di sekitar Kabupaten Karimun mengarah ke Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan ke arah Kabupaten Bengkalis dan ke arah Kota Tanjung Pinang.

Menarik pelajaran dari dampak langsung tambang pasir laut 20 tahun lalu, aktivitas penyedotan pasir laut dalam jumlah besar dan terus-menerus telah menyebabkan abrasi pantai, laut menjadi keruh berwarna coklat pekat dan menimbulkan busa-busa yang mengambang serta air laut menjadi bau. Aktivitas penyedotan pasir laut juga dipastikan juga merusak ekosistem laut, tak terkecuali biota laut yang penting bagi tumbuh kembang ikan laut, termasuk merusak tempat bertelur dan berkembangan-biaknya ikan laut.

Nelayan tradisional yang mencari nafkah dari aktivitas penangkapan ikan merasakan dampak negatifnya, karena ikan-ikan menjadi langka. Begitu juga pemukiman di pesisir pantai akan selalu terancam akibat pengikisan daratan karena abrasi bibir pantai. Aktivitas pelayaran juga menjadi terganggu oleh aktivitas kapal sedot pasir di jalur lintas kapal laut.

Pulau Tenggelam

Dampak ekspor besar-besaran pasir laut ke Singapura mencapai puncaknya pada 2002, dan telah menimbulkan sentimen nasionalisme rakyat Indonesia. Karena aktivitas penambangan pasir di Provinsi Kepulauan Riau telah menyebabkan Pulau Nipa terancam tenggelam, dan ini ditengarai akan mempengaruhi batas wilayah laut Indonesia dengan Singapura, mengingat saat itu perundingan garis batas Indonesia - Singapura belum mencapai kesepakatan.

Ketika itu, gerakan masyarakat sipil yang diorganisir oleh Aliansi Tolak Tambang Pasir Laut Riau (ATTAP Laut Riau) melakukan investigasi dan menghasilkan banyak temuan temuan aktor-aktor yang bermain tambang pasir laut. Aktor bisnis di lingkaran kekuasaan pusat dan daerah merupakan pemilik izin tambang pasir laut yang paling dominan.

Izin-izin diberikan satu sama lain tumpeng tindih tanpa ada pengawasan di lapangan. Nelayan tradisional semakin terpinggirkan dan kadang-kala bentrok dengan kaki tangan penambang pasir. Temuan ATTAP Laut Riau juga menemukan aparat kepolisian perairan yang ikut mengamankan aktivitas penambangan pasir laut.

Ekspos tentang ancaman Pulau Nipa tenggelam dan temuan investigasi tersebut banyak mendapat liputan media lokal dan nasional sehingga memberikan tekanan kuat kepada pemerintah pusat untuk menghentikan penambangan pasir laut. Presiden Megawati akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, yang bertujuan mengendalikan ekspor pasir laut.

Setelah terbitnya Kepres tersebut penambangan pasir laut di Kepulauan Riau dihentikan total, walaupun tanpa ada upaya pemulihan dampak lingkungan dan dampak sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah. Namun baru pada 2007, Indonesia benar-benar memutuskan melarang ekspor pasir ke Singapura.

Larangan ini muncul setelah terjadi ketegangan antara Singapura dan Indonesia terkait pulau-pulau di antara kedua negara ini. Penambang pasir kabarnya hampir melenyapkan pulau-pulau tersebut. Tahun itu, lebih dari 90 persen pasir impor Singapura berasal dari Indonesia. Larangan ini menaikkan biaya konstruksi dan memaksa pemerintah mencari sumber pasir baru.

Jauh sebelumnya, Malaysia juga telah melarang ekspor pasir sejak 1997, setelah media Malaysia gencar melaporkan aktivitas penyelundupan pasir ke Singapura. Pada 2009, Vietnam dan Kamboja mengikuti jejak Malaysia dan Indonesia melarang ekspor pasir laut ke Singapura.

Singapura terus mencari sumber pasir untuk memperluas daratannya setelah negara-negara tetangganya menerapkan kebijakan larangan ekspor pasir. Pemerintah Singapura tidak pernah lagi mengungkap sumber pasir impornya saat ini. Kementerian Pembangunan Nasional Singapura mengatakan pemerintah membeli pasir dari "berbagai sumber yang disetujui", tetapi menegaskan rincian lebih lanjut bukan informasi publik.

Risiko dan Pengawasan

Setelah 20 tahun perizinan tambang pasir laut dihentikan dan larangan ekspor pasir ke Singapura dihentikan. Pada 15 Mei 2023 Pemerintahan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sendimentasi di Laut (PP 26 tahun 2023) dan mencabut Keputusan Presiden No 33/2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, yang bertujuan mengendalikan bisnis ekspor pasir laut yang merugikan Indonesia.

Penolakan berbagai pihak terhadap kebijakan baru ini banyak disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan lingkungan, karena kebijakan ini memberikan peluang perizinan penambangan dan ekspor pasir laut. Dibukanya kembali keran ekspor pasir keluar negeri ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2) huruf d dalam PP 26 tahun 2023, yang menyatakan pasir laut dapat diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan kebijakan ekspor diberikan kepada Menteri Perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ketentuan teknisnya diatur melalui peraturan menteri.

Kekhawatiran para pemerhati lingkungan, kebijakan ini akan menimbulkan resiko besar bagi kerusakan lingkungan pesisir dan laut dan menimbulkan dampak krisis iklim. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, juga dikhawatirkan akan semakin miskin karena ruang hidupnya dan sumber mata pencariannya dihancurkan.

Dibukanya keran pemanfaatan dan ekspor pasir laut juga dipastikan akan memberikan dampak signifikan pada kerusakan ekologis di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Jika izin penambangan pasir bermunculan dan tidak terkendali seperti 20 tahun lalu, maka diprediksi akan banyak pesisir yang terkena abrasi, pemukiman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terancam tenggelam. 

Belajar dari maraknya tambang pasir laut 20 tahun lalu, pemerintah mengalami kesulitan dalam pengawasan tambang pasir, dan perizinan yang diberikan banyak yang tumpang tindih dan berada pada wilayah tangkapan ikan nelayan lokal, serta menyebabkan ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil. Maka, sebelum menerbitkan perizinan baru penambangan pasir, pemerintah diharapkan menerapkan analisis dampak sosial dan lingkungan yang ketat dan transparan serta melibatkan pemangku kepentingan, termasuk harus memastikan adanya rencana pemulihan yang terukur terhadap dampak kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang akan timbul.