Sejak pertama kali disebut Jokowi pada 2019, UU Cipta Kerja membabat hampir 80 peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan hingga perlindungan lingkungan, yang sejak awal proses pembentukannya cacat prosedur karena mengabaikan partisipasi publik dan tidak terbuka.

Hingga puncaknya, Mahkamah Konstitusi dalam pembacaan putusan pada 25 November 2022 telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta kepada pemerintah serta DPR untuk merevisi aturan tersebut dengan partisipasi bermakna dari masyarakat. Namun, di akhir 2022, Presiden Jokowi justru memberi kejutan kepada rakyat dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang memiliki substansi serupa dengan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional.

Saat menerbitkan Perppu, pemerintah berdalih untuk menyelamatkan ekonomi, atas dasar kegentingan krisis iklim, dan krisis pangan. Tetapi, pasal-pasal yang terkandung dalam Perppu Cipta Kerja justru berkebalikan dan disusupi oleh kepentingan pebisnis perusak lingkungan. Selain itu, pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU semakin menunjukkan bahwa transisi energi yang berulang kali digembar-gemborkan para penyelenggara negara hanya omong kosong.

Dalam Pasal 128A misalnya, disebutkan soal royalti 0 persen kepada pemegang IUP/IUPK yang melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara. Pasal ini disisipkan di antara Pasal 128 dan Pasal 129 dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Artinya, royalti 0 persen ini akan dinikmati bila perusahaan besar batu bara melakukan proyek peningkatan “nilai tambah” semu melalui kegiatan hilirisasi seperti gasifikasi batu bara.

“Padahal hilirisasi seperti gasifikasi batu bara berpotensi akan menjadi proyek yang merugikan keuangan negara. Selain itu, penggunaan batu bara juga akan memperparah dampak krisis iklim di Indonesia karena proyek pembuatan DME dengan kapasitas sebesar 1,4 juta ton per tahun dengan kebutuhan 6 juta ton batu bara akan menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 4,26 juta ton CO2-eq/tahun,” ujar Novita Indri, Juru Kampanye Trend Asia.

Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU merupakan cara pemerintah memberi subsidi paling baru bagi industri batu bara. Selain itu, aturan ini akan terhubung dengan pembentukan RUU EBET yang saat ini dibahas oleh DPR.

Hal ini menambah deretan keistimewaan bagi industri energi kotor dalam memperpanjang umur penggunaan batu bara, sumber energi yang dalam proses hulu hingga hilirnya jelas menimbulkan kerusakan dan bencana bagi lingkungan dan manusia.

“Akal-akalan ini hanya akan mengunci Indonesia dalam laju kenaikan emisi yang dapat memperparah krisis iklim yang artinya bertolak belakang dengan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja dan juga akan menjadi batu sandungan upaya transisi energi,” terang Novita.

Alasan bodong lain pemerintah atas penerbitan Perppu terkait memperparah krisis iklim juga tercermin dalam Pasal 110 A yang disisipkan di antara Pasal 110 dan Pasal 11 dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Aturan ini justru memberi kelonggaran pada perusahaan yang menggunakan hutan secara ilegal. Dengan disahkannya Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perusahaan tersebut tidak akan dikenai sanksi pidana apabila mengurus izin sebelum 2 November 2023.

Tim Advokasi Trend Asia, Adhitiya Augusta mengatakan, keberadaan Pasal 110 A dalam UU Cipta Kerja lagi-lagi memberi karpet merah kepada pengusaha sektor energi yang berniat mengalihfungsikan hutan lindung menjadi hutan tanaman energi yang digunakan sebagai bahan “oplosan” batu bara dalam menciptakan energi listrik di PLTU sebagai biomassa (pelet kayu).

"Potensi pengalihan fungsi dan luas hutan lindung ini semakin memperparah krisis iklim dan menghambat proses transisi energi yang bersih serta berkelanjutan,” ujar Adhitiya.

Pembabatan hutan pun dapat semakin merajalela akibat pengubahan Pasal 18 UU Kehutanan yang menghilangkan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan dari yang semula harus dipertahankan minimal 30 persen. Hal ini terlihat bahwa pemerintah memprioritaskan ekonomi, investasi dan kelancaran usaha industri ketimbang perlindungan terhadap hutan, lingkungan serta pengentasan krisis iklim.

Wajah asli Pemerintahan jokowi secara tidak langsung mengatakan bahwa “l’etat c’est moi” yang berarti “negara adalah saya”. Mulanya dalam UU P3, negara tidak mengakui metode pembentukan “omnibus” lalu direvisi menjadi diakui. Pemerintahan Jokowi telah mengubah negara hukum menjadi negara yang “rule by law”.

Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU ini penuh dengan “conflict of interest” dari para pebisnis di sektor energi dan tambang. Ini terlihat jelas dengan pengesahan revisi UU KPK, UU Mineral dan batu bara, UU IKN, dan KUHP yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan alasan kegentingan yang dibuat-buat, rezim pemerintahan sekarang melegitimasi kekuasaan dan pembentukan kebijakan yang dalam prosesnya problematik serta melanggar prinsip participation meaningful dan ugal-ugalan (fast-track legislation and cruelty process), bahkan melanggar hak-hak asasi manusia baik itu hak-hak prosedural maupun hak-hak substantif demi keuntungan segelintir pihak.

“Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU menjadi contoh bahwa gejala legalisme otokratis sedang menjangkit rezim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini, dan kepentingan elite oligarki sangatlah besar dalam mempengaruhi tatanan hukum negeri ini”, tegas Adhitiya.