Pakar: Darurat Karhutla Riau Kurang Efektif
Penulis : Gilang Helindro
Karhutla
Selasa, 21 Februari 2023
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Penetapan darurat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, menurut pakar lingkungan, DR Elviriadi kurang efektif. “Penting evaluasi, dan perlu dicermati sejauh mana kinerja pemerintah dalam mendorong ketaatan dunia usaha dan masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan membakar,” katanya saat dihubungi Jum’at 17 Februari 2023.
Sebelumnya. Gubernur Riau Syamsuar mengumumkan status siaga darurat Karhutla atau kebakara hutan dan lahan malam ini. Hal itu disampaikan saat mengumpulkan para bupati, wali kota, TNI, Polri dan kejaksaan.
Menurut Elviriadi, sejauh mana program pencegahan dengan kolaborasi multipihak telah berjalan dengan baik yang tentu saja akan mendukung kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan program pencegahan karhutla telah diintegarasikan semua pemangku kepantingan, baik di level pusat maupun di daerah.
“Penetapan Siaga Darurat bisa mengalihkan perhatian publik pada substansi penyebab Karhutla itu sendiri. Yaitu bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi soal hulu. Soal Gambut yang terus dibombardir dengan kanal kanal korporasi sehingga kering kerontang seperti galon pom bensin siap meledak,” Katanya.
Selain itu, kata Elviriadi, upaya pemadaman yang massif tanpa ikhtiar sistematis memulihkan gambut itu sebuah pemaksaan opini kepada publik.
Status siaga darurat Karhutla tahun 2023 berlaku selama 9 bulan. Terhitung 13 Februari sampai 30 November 2023 mendatang dan diprediksi masih akan berpotensi karhutla. Sedikitnya ada 8 poin arahan Gubernur Riau untuk menghadapi Karhutla tahun 2023, delapan poin itu antara lain yaitu:
Pertama, membentuk dan mengaktifkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten kota sampai di tingkat desa. Kedua, deteksi dini dan pengecekan lapangan (ground check) titik hotspot serta lakukan penanganan secara cepat dan tepat (ouick response). Upayakan pemadaman sedini mungkin agar tak membesar dan meluas.
Ketiga, melakukan patroli rutin, mandiri, terpadu dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak buka lahan dengan cara membakar. Keempat, menyiagakan seluruh sumber daya baik personil, SDM maupun sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan seperti mesin pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api dan memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik, serta menyiapkan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Kelima, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait (Forkompimda, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat/adat/agama, akademisi, media massa dan masyarakat relawan/mpa). Keenam, melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Ketujuh melakukan upaya pembasahan (rewetting) lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutila. Kedelapan, menyiapkan sekat kanal (canal blocking) dan embung air.
Luas areal hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia selama 2022 lalu mencapai angka 202.617 hektare. Data luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu dihitung sejak Januari sampai dengan November 2022. Itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Luas karhutla ini dihitung berdasarkan analisis citra satelite landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundchek hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.
Data KLHK menunjukkan, akumulasi luas areal terbakar di 2022 lebih rendah 43 persen atau setara 152.797 hektare dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 358.867 hektare.
Share
SHARE