Tumpang tindih masyarakat adat dan tambang mineral 

Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan permintaan litium untuk baterai kendaraan listrik akan tumbuh 40 kali lipat pada level saat ini pada 2040. Studi ilmuwan menemukan bahwa 85% cadangan dan sumber daya litium dunia tumpang tindih dengan tanah masyarakat adat. 

Sementara itu permintaan untuk nikel dan mangan diproyeksikan tumbuh 20-25 kali lipat. Para peneliti menemukan bahwa 75% mangan dan 57% cadangan dan sumber daya nikel juga tumpang tindih dengan tanah ini. 

Tembaga dan bijih besi pun sangat penting untuk pembangkit listrik, serta pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaannya. Beberapa skenario memperkirakan peningkatan permintaan tembaga lebih dari 250% pada tahun 2050. Peneliti menemukan 66% tembaga dunia dan 44% cadangan dan sumber daya besi tumpang tindih dengan lahan masyarakat adat secara global.

Secara keseluruhan, dari 5.097 proyek dalam studi tersebut, 54% berada di atau dekat tanah masyarakat adat. Dan hampir sepertiga berada di atau dekat lahan di mana masyarakat adat diakui memiliki kendali atau pengaruh untuk tujuan konservasi.

Free, prior and informed consent

Dalam deklarasi yang diunggah di Phys.org, sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat adat menyuarakan agar transisi energi berjalan adil dan cepat dari bahan bakar fosil ke sistem energi terbarukan. Namun, mereka prihatin dengan dampak penggalian mineral, seperti litium, kobalt, nikel, dan tembaga untuk teknologi energi terbarukan pada masyarakat, pekerja, dan ekosistem di seluruh dunia.  

Deklarasi tersebut mendesak industri, lembaga keuangan, investor, dan pemerintah untuk memastikan transisi energi yang bersih, adil, dan setara. Mereka mendesak agar transisi memprioritaskan hak asasi manusia masyarakat adat dan komunitas paling terdampak dari aktivitas pertambangan. 

Mereka juga mendesak agar pemerintah dan perusahaan pertambangan mengutamakan pemenuhan hak untuk Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) untuk keputusan yang memengaruhi penghidupan mereka. 

Ini termasuk hak untuk tidak memberikan persetujuan yang selaras dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Artinya, masyarakat adat dapat menerima atau menolak penambangan di tanah adat mereka, dan untuk menegosiasikan syarat-syarat seperti melindungi warisan alam dan budayanya.

Pertambangan memiliki dampak yang sangat kompleks dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, lingkungan, dan hak asasi manusia. Proses konsultasi dan persetujuan membutuhkan waktu. Perusahaan dan pemerintah yang berusaha mengambil sumber daya dengan tergesa-gesa kemungkinan besar akan gagal untuk terlibat secara bermakna dengan masyarakat.

Jika proyek penambangan baru dilakukan dengan kilat, ada risiko besar tidak akan sejalan dengan prosedur. Tanpa konsultasi yang tepat dan perlindungan hukum, pasokan mineral transisi di masa depan dapat menempatkan tanah masyarakat adat dalam risiko yang lebih besar.

Solusi untuk krisis iklim harus ditemukan, dan mineral transisi energi merupakan bagian penting dari teka-teki ini. Namun, aspirasi masyarakat adat untuk menjaga keutuhan alam dan budaya tanah dan wilayah mereka, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pertambangan, harus menjadi yang terdepan.