“Artinya, saat ini merupakan peluang penting untuk membentuk arah masa depan rantai pasokan tersebut,” tambahnya. 

Laporan tersebut merinci berbagai tuduhan tentang kerja paksa dan perbudakan dalam rantai pasokan energi surya dan angin serta penyimpanan baterai. Beberapa di antaranya adalah: 

- Sekitar 2, 6 juta orang Uyghur dan Kazakh mengalami pemaksaan, “program pendidikan ulang”, dan pengasingan di wilayah Xinjiang di China barat laut, yang merupakan sumber 40-45% dari panel surya polisilikon kelas dunia. Sebuah laporan oleh kantor komisaris tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia tiga bulan lalu menemukan Xinjiang adalah rumah bagi "pelanggaran hak asasi manusia yang serius", dan Amerika Serikat telah mendaftarkan polisilikon dari China sebagai bahan yang kemungkinan diproduksi oleh anak-anak atau kerja paksa.

- Pada baterai, ada masalah besar dengan penambangan antara 15% dan 30% kobalt dunia di Republik Demokratik Kongo. Amnesty International menemukan bahwa anak-anak, beberapa di antaranya berusia tujuh tahun, bekerja di tambang kobalt artisanal. Mereka seringkali mendapat upah kurang dari $2 sehari. Kondisi pertambangan juga dilaporkan berbahaya, dan pekerja seringkali tidak memiliki peralatan pelindung yang memadai. Kondisi ini membuat mereka terpapar debu beracun yang menyebabkan fibrosis paru, penyakit akibat paparan logam keras dan bahan kimia berbahaya. 

- Pada energi angin, terdapat pertumbuhan pesat dalam permintaan kayu balsa yang digunakan dalam bilah turbin yang dilaporkan menyebabkan pekerja di wilayah Amazon Ekuador berada dalam kondisi kerja di bawah standar, termasuk pembayaran upah berupa alkohol dan obat-obatan. Permintaan balsa juga dilaporkan meningkatkan deforestasi, dan memengaruhi hak tanah masyarakat adat di Peru. Beberapa pemasok kayu balsa baru-baru ini mendapatkan sertifikasi Forest Stewardship Council, yang memverifikasi pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan upah yang adil serta lingkunga kerja. 

Laporan tersebut, yang disusun dengan konsultan dari Norton Rose Fulbright, mengutip Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur AS, yang mulai berlaku awal tahun ini dan menimbulkan anggapan bahwa setiap produk yang dibuat di Xinjiang terkait dengan perbudakan modern dan tidak dapat diimpor ke AS kecuali importir memberikan "bukti yang jelas dan meyakinkan" bahwa tidak ada perbudakan dalam rantai pasokan produk.

Laporan tersebut juga mengatakan, skema sertifikat asal yang diakui secara global akan menjadi isu rumit, tetapi “penting untuk mencapai perubahan penting”. Contoh pekerjaan yang ada di bidang ini termasuk prakarsa penatagunaan tenaga surya yang diluncurkan pada September 2022 dan aliansi baterai global yang mengembangkan sistem "paspor baterai" untuk meningkatkan ketertelusuran.

Pemerintah Australia dan AS awal tahun ini mengatakan mereka ingin menghentikan ketergantungan mereka yang hampir sepenuhnya pada China untuk energi bersih dan rantai pasokan mineral kritis, mengutip bukti bahwa negara tersebut bertanggung jawab atas sekitar 80% manufaktur teknologi energi surya.