Wahyu memandang hal tersebut dilatarbelakangi tiga argumentasi, pertama upaya PK ini menjadi contoh buruk bagi deretan korporasi yang diputus bersalah dalam karhutla, dan banyak diantaranya yang belum dieksekusi hingga sekarang. 

Kedua, meresikokan ekosistem gambut yang berdampak signifikan pada perubahan iklim. Pantau Gambut mencatat hasil rerata terhadap data kebakaran gambut milik KLHK tahun 2015 dan 2019, sebesar 14 persen area terbakar berada di Provinsi Riau, sebesar 36 persen di Provinsi Kalimantan Tengah, dan sisanya tersebar pada provinsi gambut lainnya. 

Ketiga, upaya PK justru menunjukkan lemahnya komitmen iklim dan perlindungan ekosistem gambut yang terdampak Karhutla dan berdampak signifikan pada pemanasan global, terlebih pasca disahkan Omnibus Law, dan hilangnya kewenangan supervisi konsesi pada BRGM. Diajukannya PK ini jelang COP 27.

Gambar area rentan terbakar berdasarkan tutupan lahan dan luas area terbakar berdasar provinsi. Sumb

Salah satu penggugat karhutla 2015, Afandi, menyebutkan gugatan yang dimenangkan oleh para penggugat sebenarnya berisi kewajiban pemerintah yang seharusnya sudah dipenuhi pemerintah sejak lama. Putusan itu mewajibkan pemerintah menerbitkan sejumlah aturan pelaksana untuk UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membentuk tim gabungan peninjauan pengelolaan hutan, dan mendirikan rumah sakit khusus paru serta penyakit akibat polusi di Kalimantan Tengah. 

“Artinya ini merupakan kewajiban pemerintah dan menjadi hak masyarakat, idealnya memang seperti itu. Jika ini saja dilakukan PK, artinya pemerintah menggugat sendiri kewajiban, mereka emoh memenuhi hak masyarakat yang menjadi kewajibannya,” ucap dia.