C20 Serahkan Komunike kepada Pemerintah Indonesia

Penulis : Aryo Bhawono

Perubahan Iklim

Jumat, 07 Oktober 2022

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID -  Ratusan perwakilan masyarakat sipil berkumpul dalam C20 Summit (KTT C20) di Bali. Mereka meminta serangkaian rekomendasi kebijakan tentang berbagai isu kepada pemimpin G20. 

KTT C20 berlangsung dari tanggal 5-7 Oktober 2022 akan menjadi wadah bagi C20 untuk bersatu di tengah keragaman rekomendasi menjelang KTT G20 pada November mendatang.

Dikutip dari Liputan6, Ketua C20, Sugeng Bahagijo, meminta semua pemimpin G20 untuk mengakhiri kepentingan mereka sendiri dan bekerja sebagai front persatuan untuk menyelesaikan krisis. KTT C20 bertujuan untuk menyelesaikan C20 Policy Pack dan secara resmi menyerahkan Komunike kepada pemerintah Indonesia sebagai pemimpin G20 tahun ini.

“Saatnya kolaborasi dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kemanusiaan dengan meningkatkan upaya pemulihan untuk mengatasi situasi global saat ini," kata Sugeng Bahagijo selaku Ketua C20, di Hilton Resorts Hotel, Nusa Dua, Bali, Pada Rabu (5/10/2022).

Ilustrasi pemanasan global sebabkan suhu air laut naik. (carbonbrief.org)

C20 sendiri adalah salah satu kelompok keterlibatan resmi G20 yang menyediakan platform bagi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan para pemimpin dunia di G20. Kelompok ini melibatkan lebih dari 800 perwakilan dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai negara di luar anggota G20.

Sedangkan Civil Society 20 (C20) Summit merupakan acara yang diadakan jelang G20 Leaders Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesia sebagai pemimpin C20 tahun ini. KTT C20 merupakan acara yang dipimpin oleh masyarakat sipil yang mempertemukan masyarakat sipil dari seluruh negara G20 serta negara-negara lain di seluruh dunia khususnya global selatan untuk membahas dan memperdebatkan agenda Pemimpin G20, isu-isu prioritas yang akan diajukan kepada para pemimpin G20, dan secara resmi menyerahkan Komunike terakhir kepada pemimpin G20.

"Tema KTT kami tahun ini lebih terfokus pada suara rakyat, komunitas akar rumput, serta pemulihan yang berkeadilan. C20 memastikan bahwa isu-isu yang berpusat pada masyarakat dibahas dalam rekomendasinya kepada G20. Adapun diantaranya seperti tuntutan untuk memastikan pendanaan kemanusiaan yang fleksibel untuk pemulihan pandemi yang berkelanjutan, memperkuat arsitektur kesehatan global, dan menyediakan akses modal yang memadai bagi perempuan dan orang-orang penyandang disabilitas," kata Ah Maftuchan, Sherpa C20 Indonesia.

Adapun Policy Pack yang dibacakan oleh Koordinator dari tujuh Working Group (Pokja) C20 tersebut ditanggapi oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia; Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan RI; Yudo Dwinanda Priaadi, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis; Sigit Reliantoro, Wakil Ketua Deputi Lingkungan – Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim (EDM-CS WG) dari G20; HE Duta Besar Armando Gonzalo Alvarez Raina, Duta Besar Mexico untuk RI dan ASEAN; dan Duta Besar Shri Manoj Kumar Bharti, Duta Besar India untuk Republik Indonesia.

Dalam kesempatan sore itu Sri Mulyani memberi tanggapannya, “Dunia akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa depan, dan itu membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan untuk tidak meninggalkan siapapun. Saya berharap C20 dapat melanjutkan perannya sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan G20 dengan tidak hanya memberikan wawasan keahlian tetapi juga memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas komitmennya.”

Ada empat alasan rekomendasi C20 penting, yakni pertama C20 memprioritaskan isu-isu yang mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, inklusivitas, kolaborasi, dan berbagi sumber daya keuangan. Kedua, C20 fokus rekomendasi isu Arsitektur Kesehatan Global yang Adil dan Inklusif, Keadaan Iklim dan Transisi Energi yang Adil, Keadilan Pajak dan Keuangan Berkelanjutan yang Inklusif, dan Transformasi Digital Inklusif.

Ketiga, rekomendasi masyarakat sipil berfungsi sebagai aspek penyeimbang yang meminimalkan-jika tidak menghapus-karakteristik ‘business as usual’ yang mungkin muncul dalam proses pengambilan keputusan di G20 di tengah gejolak internasional.

Dan keempat, C20 sebagai wadah masyarakat sipil menyuarakan aspirasi berbasis bukti dari masyarakat dunia.

SHARE