Dalam kaitan dengan bencana industri misalnya, lanjut Melky, tercatat sudah 6 kali kejadian celaka terjadi di PT SMGP, mulai dari kebocoran gas, ledakan dan kebakaran hingga semburan lumpur panas. Kejadian nahas itu terjadi sejak 25 Januari 2021 hingga terbaru 27 September 2022.

• 25 Januari 2021
  Lima orang warga Mandailing Natal, Sumatera Utara meninggal dunia akibat kebocoran gas dari proyek pembangunan PLTP yang dikerjakan PT SMGP. Puluhan warga lainnya juga mesti dilarikan ke puskesmas.
• 14 Mei 2021
  Terjadi ledakan dan kebakaran pada proyek PLTP milik PT SMGP yang hanya berjarak 300 meter dari pemukiman, sehingga warga harus mengungsi hingga api bisa dipadamkan.
• 6 Maret 2022
  Terjadi kebocoran gas H2S di Sibanggor Julu yang berasal dari salah satu sumur milik PT SMGP. Akibatnya, setidaknya 58 warga yang harus dirawat karena mengalami mual, pusing, muntah hingga pingsan.
• 24 April 2022
  Semburan lumpur panas setinggi lebih dari 30 meter disertai dengan bau gas yang menyengat terjadi di rig pengeboran panas bumi PT SMGP. Sebanyak 21 warga terpapar gas beracun, dilarikan ke rumah sakit, dan sawah-sawah warga terendam lumpur.
• 16 September 2022
  Sekitar delapan warga adat Mandailing di sekitar proyek PLTP yang dikelola PT SMGP keracunan, terpapar gas H2S pada 16 September lalu. Mereka dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit terdekat.
• 27 September 2022
  Kebocoran H2S di PLTP SMGP Mandailing Natal kembali terjadi. Setidaknya tercatat 12 orang dilarikan ke rumah sakit. Jumlah ini berpotensi akan terus bertambah.

Ironisnya, meski terus menelan korban, pemerintah tak kunjung memberi sanksi tegas, hanya memberhentikan sementara pasca kejadian pada pada 25 Januari 2021 lalu. Kejadian yang terus berulang tanpa ada sanksi tegas ini menunjukkan sikap pemerintah yang terus bermain-main dengan keselamatan nyawa warga.

"Jatam mengecam keras Presiden Jokowi dan Menteri ESDM yang masa bodoh dengan keselamatan warganya sendiri. Jatam mendesak Menteri ESDM untuk segera mencabut permanen izin PT SMGP, lakukan penegakan hukum dan pemulihan atas seluruh kerusakan yang terjadi," kata Melky.