Penyewaan kendaraan listrik akan dilakukan bertahap, tidak seluruhnya pejabat organisasi perangkat dinas menggunakannya.

Menurutnya kendaraan listrik memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil yakni lebih efisien dan ramah lingkungan.

Penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Ai, langsung mengikuti instruksi presiden itu. Pemprov Jabar berkomitmen mendorong peralihan kendaraan dinas berbasis bahan bakar fosil ke listrik.

"Kami sebenarnya sudah mencoba memulai lebih dulu. Sebelum Inpres 7 Tahun 2022 itu, Jabar sudah duluan mengalokasikan anggaran pada tahun depan untuk kendaraan dinas listrik," katanya.

Sebelumnya, Inpres No 7 Tahun 2022 mendapat kritikan karena tidak efektif menekan emisi mengingat sumber listrik yang dipakai untuk mengisi baterai masih menggantungkan pada pembangkit listrik berbahan fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. 

“Jadi program ini hanya gimmick saja. Kalaupun ada pengadaan, ini hanya proyek pemerintah untuk pengadaan kendaraan saja,” ucap Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Fanny Tri Jambore.