“Salah satu truk sekarang di parkir di puskesmas, di jalan antara Desa Salurang dengan Bowone. Jadi sopirnya lari karena takut dan yang mengendarai adalah helper-nya. Tapi karena kurang ahli jadi terpaksa diparkir di sana,” ucap aktivis Save Sangihe Island (SSI), Jull Takaliuang ketika dihubungi melalui telepon. 

Alat berat yang dibawa truk tersebut merupakan mesin bor yang sempat dihadang oleh warga pada Juni lalu. Jull menganggap PT TMS berusaha menyelundupkan alat tambang padahal belum memiliki izin lokasi tambang karena dicabut oleh pengadilan. 

PTUN Manado membatalkan Izin Lingkungan PT TMS dengan Nomor: 503/DPMPTSPD/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020. Pengadilan itu juga juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan segala aktivitas PT TMS hingga putusan itu berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari. 

“Ini merupakan upaya melanggar hukum dan dilakukan menjelang peringatan kemerdekaan, lewat tengah malam. Tetapi herannya tidak ada aparat yang bertindak, ini sangat mengecewakan,” ucapnya.

Ia menyebutkan salah seorang warga bahkan sampai sekarang masih ditahan ketika melakukan penghadangan pada Juni lalu. Ia ditangkap karena membawa parang, padahal benda itu bukan untuk mengancam melainkan membuat tenda. 

Sedangkan kalau dihitung, upaya memaksakan pengiriman alat pertambangan ini sudah dilakukan empat kali. 

“Lalu mesti kemana kami mengadu. Ini kalau perusahaan melanggar izin polisi diam saja sedangkan masyarakat ditekan. Hukum benar-benar tumpul,” ucapnya.

SSI sendiri kini tengah melaporkan masalah ini ke Bareskrim Mabes Polri setelah Polda Sulut tak bertindak apa-apa. 

Ia curiga polisi di daerah justru main mata dengan pengusaha dan berusaha mengadu domba warga. Pasalnya surat permohonan audiensi dengan Polda Sulut tiba-tiba beredar di pelaku pertambangan rakyat.

“Ini ada yang mau mengadu domba antara SSI dengan pertambangan rakyat. Padahal yang kami tolak jelas adalah PT TMS ini,” keluhnya.