BETAHITA.ID -  Tiga penjabat gubernur tiga provinsi hasil pemekaran Papua akan dilantik pada rentang Agustus 2022 hingga Februari 2023. Perangkat daerah ketiga provinsi itu harus terbentuk paling lambat Mei 2023.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Daerah Otonomi Daerah atau DPOD Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito menyatakan peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur dilakukan paling lambat 6 bulan terhitung sejak Undang-Undang pemekaran Papua dan pembentukan tiga provinsi di Papua diundangkan. 

Dikutip dari Jubi, setelah ketiga provinsi hasil pemekaran Papua diresmikan dan penjabat gubernurnya dilantik, pemerintah akan segara membentuk perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah itu harus dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak pelantikan penjabat gubernur.

“Pembentukan perangkat daerah dalam undang-undang [diatur paling lambat] tiga bulan sejak pelantikan penjabat gubernur. Kemudian [penjabat gubernur akan] menyusun peraturan gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah atau RAPBD, baik RAPBD untuk [periode] Juli sampai Desember 2022, dan RAPBD 2023,” katanya dalam dalam webinar Papua Strategic Policy Forum #12 “Pemekaran Sebagai Resolusi Konflik?” yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada Rabu (6/7/2022).