"Kita akan menindak kolektor dan pengusaha yang masih membandel membeli bijih timah dari hasil penambangan ilegal ini."

Ridwan yang juga Direktur Meneral dan Batu Bara (Minerba) pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, kolektor timah harus memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) untuk barang yang didapat dan harus diketahui oleh otoritas pemerintah dan surveyor.

Ia berharap para kolektor berhenti melakukan pekerjaan ilegal itu dan beralih ke bisnis lain. Apabila bisnis itu masih berkaitan dengan timah, lanjut Ridwan, sebaiknya kolektor mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat smelter atau fasilitas pemurnian, atau menjadi kontraktor tambang.

"Saya pada dasarnya tidak ingin menutup peluang usaha masyarakat. Tapi mari kita menjalankan kegiatan usaha pertambangan timah ini sesuai ketentuan," kata Ridwan, dikutip dari Tempo, Minggu (15/6/2022).

Soal Satgas, Ridwan menunjuk pengusaha timah bernama Thamron alias Aonposisi sebagai Ketua Pelaksana Satgas. Secara prinsip, kinerja Satgas itu nantinya tetap mengikuti regulasi yang ada. Sedangkan secara operasional, satgas akan bekerja di lapangan melakukan pemetaan bisnis tambang ilegal.

"Saya yakin 99,99 persen Satgas ini berjalan dengan baik. Kalau regulasi pelaksana tetap di pemerintah. Satgas lebih ke operasional di lapangan saja nanti. Karena di sisi lain, saya masih berkeyakinan masyarakat ini mau diajak untuk legal," tutup Ridwan.