DPR Wacanakan Pengawasan Proyek Geotermal Oleh SKK Migas
Penulis : Aryo Bhawono
Energi
Senin, 06 Juni 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - DPR mewacanakan pengawasan proyek listrik panas bumi kepada proyek listrik oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pelibatan SKK Migas ini menyusul maraknya kecelakaan kerja di berbagai proyek panas bumi.
Proyek listrik panas bumi selama ini berada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman mengatakan kecelakaan kerja yang marak terjadi di berbagai proyek panas bumi telah melukai banyak orang bahkan merenggut nyawa. Parlemen pun ingin proyek geothermal diawasi langsung oleh SKK Migas.
“Jadi tidak menutup kemungkinan, ini kami kaji di internal, kemungkinan besar geothermal akan kami tarik ke SKK Migas mumpung kami lagi bahas RUU EBT dan RUU Migas," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (6/6/2022) seperti dikutip dari Antara.
Maman menyampaikan ada dua hal yang menjadi bahan evaluasi parlemen, yakni manajemen standar keselamatan yang tidak dijalankan oleh perusahaan pengelola panas bumi dan pengawasan serta penguatan program yang dilakukan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.
Menurutnya, standarisasi operasional pengeboran panas bumi hampir sama dengan standarisasi pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh SKK Migas, sehingga proyek energi bersih ini lebih pas masuk tupoksi SKK Migas.
"Kami kasihan Dirjen EBTKE kecenderungannya banyak dibohongi oleh pelaku-pelaku perusahaan geothermal yang akhirnya pengawasan dan lain sebagainya tidak jalan," ucap dia..
Sebelumnya, insiden kecelakaan kerja proyek panas bumi terbaru terjadi pada wilayah kerja PT Sorik Merapi Geothermal Power yang berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada 24 April 2022 yang membuat 21 orang harus dibawa ke rumah sakit akibat terpapar gas beracun.
Kebocoran sumur gas Sorik Merapi telah terjadi sebanyak empat kali dalam dua tahun terakhir.
Data Kementerian ESDM, Sorik Merapi Geothermal Power memperoleh Izin Usaha Panas Bumi (IUP) pada 2010 dan Izin Panas Bumi (IPB) sejak 2015, dengan wilayah yang tercakup sebesar 62.900 hektare dan potensi sumber daya panas bumi mencapai 240 megawatt.
Pada 2016, KS Orka Renewables mengambil alih 95 persen saham Sorik Merapi dari sponsor terdahulunya. Hingga saat ini, Sorik Merapi telah mencapai commercial operating date untuk Unit I sebesar 45 megawatt tahun 2019 dan Unit II sebesar 45 megawatt tahun 2021.
Share
SHARE