Pendanaan perbankan ini masih menyegarkan bagi pelaku bisnis dan industri batu bara di Indonesia. Mereka tak hanya mendapatkan bantuan dari bank melainkan juga pemerintah melalui stimulus fiskal.

Padahal potensi kerugian negara dari krisis iklim tidak sedikit. Saat ini, setiap tahunnya, kerugian akibat krisis iklim yang harus ditanggung APBN adalah 110 triliun rupiah dan angka itu akan baik menjadi 115 triliun rupiah per tahun pada tahun 2024, menurut Bappenas.

Peneliti dan Manajer Program Trend Asia, Andri Prasetiyo, menilai respons bank domestik kontradiktif dengan tren global dalam menerapkan model pembiayaan berkelanjutan. Komitmen lembaga perbankan untuk keluar dari bisnis batu bara (coal phase out) harus dilakukan dari hulu ke hilir. Artinya, bank tidak hanya berhenti mendanai PLTU batu bara tetapi juga perusahaan tambang batu bara dan produksi turunan batu bara seperti DME dan gasifikasi yang ini sedang digenjot pemerintah. 

“Bank perlu berhenti mendanai entitas mana pun yang masih memiliki batu bara dalam portofolionya, jadi bukan hanya perusahaan batu bara,” imbuhnya.

BRI, kata Andri, merupakan salah satu bank yang mendanai proyek batu bara. Padahal pendanaan itu bukan hanya bertentangan dengan prinsip berkelanjutan tetapi juga memprihatinkan karena dana yang digunakan di bank plat merah ini dihimpun dari nelayan, petani dan pedagang pasar kecil. Proyek batu bara yang didanai BRI berpotensi besar merusak mata pencaharian para nasabah BRI ini. 

Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting pendanaan ini memiliki dampak tak langsung bagi petani dan nelayan yang menjadi debitur bank. Mereka adalah korban pertama dari perubahan iklim tapi bank justru membiayai aktivitas yang mendorong perubahan iklim itu sendiri.

“Dari hasil riset kami ada temuan bahwa petani justru paling berisiko seperti gagal bayar akibat krisis iklim ini adalah petani yang ternyata risiko kebencanaan dari krisis iklim tidak di-cover oleh asuransi” jelas dia. 

Peneliti Koalisi Responsibank, Dwi Rahayu, menyebutkan batu bara masih dianggap bisnis yang dapat didanai oleh pembiayaan keberlanjutan karena ada aspek- dari bisnis batu bara menggunakan teknologi tertentu yang diajukan dalam taksonomi hijau oleh Kementerian ESDM. 

Dalam diskusi hari ini, Koalisi Bersihkan Indonesia meluncurkan platform kampanye #BersihkanBankMu untuk mengajak publik dan nasabah empat bank nasional terbesar menghentikan pendanaan bisnis batu bara. Bank tersebut antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Platform #BersihkanBankMu mengajak publik menyuarakan opininya melalui petisi yang akan dikirimkan ke bank pilihan via change.org dan dukungan melalui ia twitter. 

Selain itu, platform ini menyediakan informasi pendanaan ke bisnis batu bara dari keempat bank diatas di halaman khusus per bank.