“Korporasi yang telah diputus bersalah oleh pengadilan yang izinnya dicabut, harus tetap dimintakan pertanggungjawaban hukumnya untuk membayar ganti rugi, pemulihan lingkungan dan tindakan lainnya. Agenda untuk meminta pertanggungjawaban hukum tersebut penting menjadi agenda tindak lanjut pasca pencabut izin,” kata Raynaldo, Jumat (7/1).

Menurut Raynaldo, korporasi yang masuk daftar evaluasi harus terus dipantau dengan menambahkan indikator pelanggaran ketentuan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Ini berlaku untuk semua sektor, baik pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. “Karena hal ini sejalan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. 

Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL Adrianus Eryan mengatakan, perusahaan yang menelantarkan lahan harus memulihkan lingkungan, terutama pada wilayah hutan yang telah dicabut izinnya.  

Penghijauan kembali, terutama di kawasan hutan yang sudah tidak dibebani hak karena izin-izinnya telah dicabut, juga dapat segera dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Wilayah hutan yang tercemar atau rusak patut menjadi prioritas pemulihan.

“Sedangkan terhadap izin-izin korporasi yang tidak ada tanggung jawab hukum lainnya, seperti pemulihan, sebaiknya diutamakan untuk diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara lestari. Tentunya hal ini sejalan juga dengan agenda pemerintah”, jelas Adrianus.

ICEL mendorong pemerintah untuk memberikan disinsentif terhadap korporasi yang telah dicabut izinnya. Bentuknya dengan menolak atau setidak-tidaknya menunda dengan melakukan telaah secara ketat, jika perusahaan mengajukan izin baru di lokasi lain.

Selain itu, lembaga ini juga mendorong evaluasi perizinan serupa terhadap perusahaan berbasis lahan lainnya. Ini untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan.