Kebijakan ini akan menekan polusi karbon di sektor transportasi yang selama ini menyumbang 13,6 persen dari total emisi di Indonesia, dan 45 persen dari total penggunaan energi. Pemerintah meyakini kebijakan ini dapat mengurangi emisi transportasi sebanyak 36 juta ton CO2 pada 2040.

Seiring dengan perkiraan pertumbuhan kendaraan hingga 6 persen per tahun maka produksi biofuel perlu ditingkatkan hingga 50 persen dalam waktu tiga tahun mendatang. 

Namun peningkatan produksi ini akan berdampak terhadap pembukaan lahan untuk tanaman yang menjadi bahan dasar biofuel. Pembukaan perkebunan kelapa sawit diperkirakan membutuhkan lahan sebesar 1,2 juta hektare, atau hampir seperempat dari total lahan perkebunan sawit di Indonesia.

Padahal hutan adalah salah satu sistem yang paling efektif untuk menyerap CO2 dari atmosfer, jauh dibandingkan tanaman untuk biofuel. Mengganti hutan dengan hamparan tanaman sawit membuat justru kian meminimalisir penyerapan karbon dan meningkatkan efek gas rumah kaca, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Artinya perambahan hutan baru untuk mengembangkan perkebunan sawit akan menghasilkan emisi untuk setiap unit energi. Emisi ini jauh lebih banyak dibandingkan emisi solar.

Pemerintah menyebutkan berupaya untuk menerapkan langkah-langkah pelestarian hutan. Namun faktanya berbagai kebijakan dianggap tak berpihak pada pengereman deforestasi, misalnya saja berhentinya moratorium sawit. 

Pada wawancara BBC Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengklaim telah menekan jumlah deforestasi dalam 20 tahun terakhir, termasuk "merehabilitasi jutaan hektar" hutan. Namun angka keberhasilan ini pun tak sebanding dengan angka kehilangan hutan Indonesia. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara yang kehilangan jumlah hutan, terutama untuk perkebunan kelapa sawit. 

Deputi I Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, mengatakan perkebunan sawit merupakan cara lebih efisien untuk memproduksi biofuel dibandingkan tanaman bunga matahari dan kedelai. Dia mengatakan perkebunan sawit relatif membutuhkan lahan yang lebih kecil untuk dapat menghasilkan minyak dalam jumlah sama dibanding bunga matahari dan kedelai.

"Efisiensi penggunaan lahan kebun kelapa sawit juga relatif lebih tinggi dibanding minyak nabati lain," ujar Febry melalui keterangan tertulis kepada BBC Indonesia.

Kebijakan berbagai negara soal biofuel sawit

Lebih dari 60 negara memiliki kebijakan soal penggunaan biodiesel untuk pasokan bahan bakar mereka. Tapi kini mereka memberikan pembatasan atas penggunaan biofuel sawit. Misalnya saja Jerman, negara produsen keempat terbesar biofuel ini menegaskan tidak akan lagi memproduksi biodiesel dari minyak sawit pada 2023 sebagai keprihatinan atas deforestasi. 

Brasil, negara yang menggunakan biofuel dalam jumlah besar telah mengurangi produksi biofuel tahun ini karena masalah kekeringan yang menurunkan hasil jagung dan kedelainya.

Kemudian Thailand telah menangguhkan dalam waktu yang tak ditentukan kebijakan pencampuran solar dan biodiesel karena harga tanam yang lebih mahal, membuat produksinya tidak berkelanjutan.

Global Forest Watch mengatakan ada sekitar 50-60 tanaman lain yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kelapa sawit, seperti kemiri dan kelapa yang ada di Indonesia.

Selama ini kelompok peneliti Carbon Disclosure Project menemukan terdapat masalah sertifikasi untuk produksi biofuel dengan sawit. Alternatif energi lain terhenti dan pemerintah dan korporasi sawit justru memperbesar pemberian subsidi dan mendorong produsen untuk melanjutkan praktik deforestasi.

Indonesia sendiri mengedepankan kampanye penggunaan kendaraan listrik untuk memangkas emisi di bidang transportasi. Tapi target penggunaan mobil listrik ini masih terlalu kecil, yakni 2,2 juta mobil listrik pada 2030. Pada 2050 rencananya otomotif yang dijual adalah mobil dan motor listrik. 

Faktanya saat ini terdapat 21 juta kendaraan yang beroperasi, tapi hanya ribuan saja jumlahnya yang sudah menggunakan tenaga listrik di akhir 2020.

Pengamat energi, Filda Yusgiantoro, mengatakan berdasarkan permintaan kendaraan yang terus meningkat biofuel dari minyak sawit akan masih memainkan peran besar dalam memasok kebutuhan bahan bakar di sektor transportasi. 

Terpisah, Manager Program dan Kemitraan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Tirza Pandelaki, menyebutkan selama ini program subsidi dan pengembangan biofuel sawit tak pernah mengalir kepada petani sawit. 

“Fokus program biodiesel diberikan kepada konglomerat sawit, bukan petani swadaya,” ucap dia dalam webinar ‘Biodiesel: Solusi Tepat Untuk Mandiri Energi Indonesia?’ yang digelar Mongabay.