Hak milik tanah dalam mitigasi perubahan iklim

Laporan yang dirilis WRI menggambarkan bagaimana mengamankan hak atas tanah dan hutan masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya (IPLC) dapat mencegah deforestasi dan kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

“Ilmu pengetahuan sekarang sudah sangat maju, cukup tak terbantahkan,” kata Direktur Inisiatif Hak Tanah dan Sumber Daya WRI dan penulis utama laporan, Peter Veit, kepada Mongabay.

“Tidak ada alasan untuk tidak mengamankan tanah IPLC di negara Anda. Tantangannya sekarang adalah kita perlu bertindak berdasarkan bukti yang ada,” tambahnya dalam wawancara tersebut. 

Laporan tersebut menyoroti bahwa tanah adat sendiri memiliki lebih dari sepertiga petak hutan alam di bumi ini dan sekitar 80% keanekaragaman hayati dunia. Tingkat deforestasi di wilayah masyarakat adat di Amazon dua hingga tiga kali lebih rendah dibandingkan di lahan non-adat, serupa di beberapa negara Amerika Selatan.

Setidaknya setengah dari tanah dan keanekaragaman hayati di dunia berada dalam wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal. Namun, hanya 10% dari lahan IPLC yang diakui oleh pemerintah nasional. Studi terbaru menunjukkan bahwa sertifikasi tanah adat dan keturunan Afrika-Amerika di beberapa wilayah Amerika Selatan mengurangi deforestasi sebesar 10-75%. Menurut laporan tersebut, mengamankan kepemilikan lahan adalah strategi mitigasi iklim yang hemat biaya.

“Harapan kami adalah komunitas iklim mengakui peran IPLC dan peran penting yang dimainkan oleh keamanan tenurial,” kata Veit. 

September lalu di Marseille, Prancis, organisasi dan aktivis hak masyarakat adat yang ambil bagian dalam kongres “Tanah Kami, Alam Kami” mengembangkan manifesto berjudul “Marseille Manifesto: a people’s manifesto for the future of conservation” (“Marseille Manifesto: manifesto rakyat untuk masa depan konservasi”). 

Perbandingan tingkat deforestasi dengan kawasan luar lahan hutan kepemilikan adat yang aman. (Sumber

Manifesto itu menyerukan penghentian total kawasan lindung baru yang menggantikan IPLC. Para 50 penandatangan mendesak agar peran kepemilikan tanah adat dalam perlindungan lingkungan dan mengkritik Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) Pasca-2020 Global Biodiversity Framework yang menargetkan perlindungan 30% daratan dan lautan melalui kawasan lindung eksklusif.

“[Manifesto itu] muncul pada saat yang kritis, ketika satu-satunya solusi yang diajukan untuk krisis iklim dan keanekaragaman hayati adalah bisnis seperti biasa, khususnya lebih banyak kawasan lindung dan komodifikasi alam,” kata Kepala Kampanye Konservasi Survival International, Fiore Longo yang dikutip dari Mongabay.

Sara Omi, seorang pemimpin aliansi perempuan adat dari komunitas Emberá di Panama Timur, yang juga datang ke COP 26, mengatakan kepada Mongabay bahwa dia telah melihat kemajuan bertahap dalam partisipasi dan pengakuan masyarakat adat di konferensi internasional.

“Saya pikir di setiap konferensi, hal-hal telah bergerak maju sedikit demi sedikit,” kata Omi. “Advokasi semakin terlihat di setiap KTT, tetapi itu bukanlah tugas yang mudah.”

Wilayah Emberá-Wounaan, tanah masyarakat adat Emberá dan Wounaan, secara hukum diakui di Panama. Namun, pemerintah belum memenuhi kewajiban untuk mengatasi invasi tanah adat yang merusak hak hukum yang telah diterima masyarakat. Deforestasi lebih dari sekadar masalah emisi karbon bagi masyarakat lokal. 

“Ketika kita kehilangan hutan, kita juga kehilangan pengetahuan dan obat-obatan tradisional,” kata Omi, seraya menambahkan bahwa dia juga ingin melihat lebih banyak pendanaan iklim yang benar-benar menjangkau masyarakat di lapangan. “Sumber daya tidak sampai ke wilayah itu.”

Pendanaan Iklim untuk Masyarakat Adat

Mengatasi titik kritis pendanaan menjadi fokus dari laporan PRISMA Foundation, sebuah organisasi penelitian lingkungan dan pembangunan regional yang berbasis di El Salvador. 

Wilayah masyarakat adat dan lokal menyimpan sekitar seperempat karbon global tetapi hanya sebagian kecil pendanaan iklim yang diterima, jelas laporan PRISMA yang disinggung juga di laporan WRI.

Sebesar 2,7 miliar dollar yang dicairkan antara 2011-2020 untuk penguasaan lahan IPLC dan pengelolaan hutan, mewakili dari 1% bantuan resmi yang ditujukan untuk perubahan iklim dan kurang dari 5% bantuan resmi yang ditujukan untuk perlindungan lingkungan umum. Hanya sebagian kecil dari bantuan ini yang mungkin diberikan kepada komunitas IPLC di lapangan.

Laporan PRISMA mendesak untuk “memikirkan ulang” kerangka kerja keuangan iklim global dengan alasan bahwa program dan mekanisme pembiayaan sebagian besar bersifat top-down ketika mereka perlu bottom-up.

“Bagian terbesar dari uang telah diambil di tingkat yang lebih tinggi, di antara LSM internasional, perusahaan konsultan, pakar teknis, dan lembaga pemerintah: hanya 10% dari total pendanaan iklim yang diberikan ke tingkat lokal,” catat penulis laporan.

Emisi CO2 tahunan yang dapat dihindari melalui jamina kepemilikan lahan hutan adat. (Sumber: Laporan WRI)

Laporan tersebut memaparkan tiga studi kasus dari Amerika Tengah, yakni kisah sukses dari gerakan perempuan komunitas Adat Cabécar di Kosta Rika, tata kelola teritorial Ada Guna di Panama, dan konsesi hutan komunitas di Guatemala. Hanya yang terakhir menerima dukungan dan dana internasional yang signifikan.

“Masyarakat sudah berorganisasi,” kata Andrew Davis, salah satu peneliti PRISMA Foundation yang ikut menulis laporan tersebut kepada Mongabay. “Pembiayaan [perlu] mencapai dasar dengan cara yang selaras dengan prioritas masyarakat lokal.”

Menurut Davis, cara pendonor mengelola risiko dan kurangnya akuntabilitas dalam sistem menciptakan kemacetan dapat mencegah sumber daya menjangkau masyarakat adat; mereka yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan dalam posisi kritis untuk membantu mengurangi fenomena tersebut.

“Benar-benar perlu ada semacam perubahan mendasar dalam arsitektur pendanaan iklim,” kata Davis.

Ketika pendanaan berhasil, para pendonor sering kali terus-menerus memilih proyek yang sama ketimbang mengarahkan keuangan ke inisiatif regional yang dikelola masyarakat adat, atau memberikan dukungan langsung kepada organisasi masyarakat lokal yang menyiapkan dan menjalankan upaya baru.

“Hal terpenting yang harus dilakukan oleh para pendonor internasional adalah mengenal wilayah-wilayah tersebut,” kata Davis.

Fokus penelitian PRISMA Foundation adalah Meksiko dan Amerika Tengah, dan laporan WRI sebagian besar mencakup Amerika Selatan. Ada lebih banyak penelitian tentang hubungan antara kepemilikan lahan dan laju deforestasi di Amerika Latin dibandingkan wilayah lain karena pekerjaan pemetaan batas-batas, kebiasaan masyarakat adat, dan tanah adat yang diakui lebih maju di wilayah tersebut. Namun, pekerjaan masih berlangsung untuk memetakan batas-batas tanah adat dan masyarakat adat yang diakui dan di bagian lain dunia.

Perbandingan hilangnya hutan di Panama sepanjang 2000-2020 di wilayah dalam dan luar wilayah adat. (Sumber: Rainforest Foundation AS dalam laporan PRISMA).

Mina Setra telah melihat penelitian dari Amerika Selatan dan berharap Indonesia dapat melakukan penelitian di masa depan untuk membantu menghasilkan hal serupa. Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat di berbagai daerah juga memiliki tradisi lokal yang mengamanatkan pertanian berkelanjutan dan penutupan musiman hutan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya untuk memungkinkan regenerasi. 

“Kami dapat mengembangkan tindakan berdasarkan budaya dan pengetahuan tradisional kami,” kata Mina. Ia menambahkan bahwa dengan pengakuan formal atas kepemilikan lahan dan hutan, “kami dapat melakukan lebih banyak lagi karena masyarakat akan dapat meningkatkan tindakan mereka.”

Mina khawatir bahwa COP26 mungkin memandang pasar karbon sebagai solusi yang tak terhindarkan. Ia mengatakan semua orang memulai pada halaman yang sama ketika berbicara tentang darurat iklim dalam diskusi, tetapi pada akhirnya itu semua tentang harga karbon.

“Kami melihat semuanya mengarah ke pasar karbon. Itu benar-benar membuat kami khawatir,” katanya.

Masyarakat dan organisasi adat memiliki perspektif yang beragam tentang skema penggantian kerugian karbon, seringkali di bawah payung program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan PBB, atau REDD+. Skema ini berpusat pada upaya untuk memberikan nilai finansial pada karbon yang tersimpan di hutan.

Beberapa kelompok adat adalah peserta aktif, sementara yang lain memiliki pendapat yang beragam tentang apa yang mereka lihat sebagai upaya untuk mengimbangi praktik berbahaya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Organisasi Mina, AMAN, memegang posisi yang mengikat mengamankan hak-hak adat untuk persetujuan program REDD+: “Tidak ada hak, tidak ada REDD+.” Mina mengatakan dia berharap organisasi akan mempertahankan sikap itu ketika datang ke pasar karbon melalui kebutuhan untuk memenuhi kepentingan bisnis.

Para pemimpin adat telah mencoba untuk membawa kontribusi dan hak mereka untuk pembicaraan iklim sejak konferensi iklim dunia pertama di Jenewa pada tahun 1979, dan KTT Iklim PBB pertama, atau COP1, di Berlin pada 1995. Apa yang dimulai ketika segelintir perwakilan masyarakat adat memprotes pintu konferensi untuk berpartisipasi dalam negosiasi telah mendapatkan peningkatan visibilitas dan pengakuan selama bertahun-tahun.

Lima COP terakhir melihat adopsi Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (LCIPP) dan rencana kerja untuk menunjukkan kepada negara yang terkait dan pembuat keputusan peran dan kontribusi masyarakat adat, dengan beberapa negara yang berpindah-pindah memperjuangkan proposal mereka.

*Penulis merupakan reporter magang di betahita.id