Kepala BRGM Hartono Prawiraatmadja mengatakan, anggaran disediakan untuk rehabilitasi seluas 83.000 hektare pada 2021. Namun kendala seperti ketersediaan bibit dan kondisi pasang-surut di lokasi target memaksa pemerintah untuk fokus pada rehabilitasi 33.000 hektare untuk tahun 2021.

Rinciannya, seluas 29.500 hektare dilakukan di 9 provinsi prioritas, dan 3.500 hektare di 23 provinsi lainnya. Sementara itu sisa target tahun ini akan digabung pada target tahun 2022. 

“Mengingat tahun 2021 adalah tahun pertama kita lakukan percepatan rehabilitasi mangrove, maka dengan data yang kita miliki, kita memilih lokasi dengan kemungkinan keberhasilan tinggi dan keberterimaan masyarakat lumayan kondusif,” kata Hartono.

Menurut Hartono, hingga saat ini 89% telah tertanam dan dijadwalkan selesai pada November mendatang. Bersamaan dengan itu pemerintah menargetkan membentuk desa mandiri peduli mangrove (DMPM) di lokasi prioritas tersebut. 

Pada 2022, pemerintah menargetkan rehabilitasi 228.200 hektare serta menambah 50 desa mandiri peduli mangrove. Pada 2023, rehabilitasi mangrove seluas 199.675 hektare akan dikerjakan beriringan dengan pembentukan 50 DMPM baru. Pada tahun ini, integrasi rehabilitasi mangrove terkait pengelolaan hutan dan lahan mulai dilakukan. Sementara itu pada 2024, pemerintah akan merehabilitasi lahan mangrove seluas 142.625 hektare.

Untuk tahun 2021, penanaman mangrove di 9 provinsi prioritas dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat lokal. “Pelaksanaan rehabilitasi mangrove 2021 menggunakan pendekatan pemulihan ekonomi nasional. Ini berarti semua pekerjaan dilakukan masyarakat dengan model pembayaran account to account. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga,” jelas Hartono.

Target pemerintah adalah untuk perbaikan lingkungan sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Serta menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan mangrove yang terdegradasi.

Pelibatan masyarakat dan swasta

Menurut Hartono, BRGM bersama Kementeiran Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mendorong lebih banyak peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove. Salah satuya melalui model perhutanan sosial yang dikelola masyarakat.

Sementara itu untuk sebaran mangrove terdegradasi di wilayah jarang penduduk seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara, pemerintah berencana mendorong kemitraan antara masyarakat dan pihak swasta untuk melakukan rehabilitasi.

“Kita sedang mengkaji regulasi mengenai kemungkinan pengelolaan hutan mangrove dalam bentuk kemitraan antara masyarakat dan pihak swasta, termasuk kemungkinan rehabilitasi mangrove sebagai bentuk izin usaha jasa lingkungan,” jelas Hartono.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan KLHK Helmi Basalamah mengatakan, pendekatan yang melibatkan masyarakat itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi yang bergantung pada keberlanjutan tanaman tersebut.

Menurutnya, saat ini KLHK tengah menyiapkan kelompik tani, nelayan, masyarakat peduli mangrove, dan perusahaan swasta yang ingin melakukan rehabilitasi mangrove. Ke depan, pemerintah akan melakukan pendampingan serta mengutamakan pendekatan pengelolaan dengan kearifan lokal.

“Ke depan, pemanfaatan mangrove secara arif dan manfaat ekonomi. Semakin kuat masyarakat dalam mengembangkan mangrove, mudah-mudahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”