Kemudian ada PT Sorong Agro Sawitindo yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 40.000 hektare, dengan tutupan hutan sebesar 12.981,53 hektare.

Menurut Kiki, ketiga perusahaan tersebut melakukan berbagai pelanggaran perizinan, kelalaian menjalankan kewajiban, serta tidak melakukan penanaman. PT Inti Kebun Lestari disebut tidak memiliki izin Hak Guna Usaha, serta tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam waktu tiga tahun.

Pelanggaran serupa dilakukan oleh PT Papua Lestari Abadi yang juga tidak memiliki izin HGU dan IUP. Sementara itu PT Sorong Agro Sawitindo juga tidak melakukan penanaman, serta tidak memiliki izin HGU.

Atas pelanggaran perusahaan, ketiga izin itu dicabut oleh pemerintah Kabupaten Sorong pada 27 April 2021. Ketiganya kemudian menggugat Bupati Sorong dan jajarannya terkait pencabutan izin di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

“Mereka tidak melakukan penanaman dan sama sekali tidak ada komunikasi dengan masyarakat. Ini bisa menjadi dasar pemerintah daerah mencabut izin tersebut,” kata Kiki.

Menurut Kiki, hutan di dalam ketiga bekas konsesi itu masih utuh. Selain itu, masih banyak kawasan hutan yang dilepaskan selama perizinan hutan di Tanah papua. Potensinya mencapai 71,2 juta ton karbon di dalam kawasan hutan, setara 50% total emisi Indonesia pada 2018. 

“Potensi penyelamatan karbon ini sangat besar. Jika kawasan hutan itu tetap dijaga dan tidak diberikan izin,” pungkas Kiki.