Karena itu, menurut Moch. Edy, pihaknya telah menerima banyak dukungan dan usulan dari banyak pihak termasuk kementerian dan pemerintah daerah terkait perpanjangan aturan tersebut. 

“Sebagian besar kementerian dan pemerintah daerah memang mengusulkan agar moratorium (sawit) dilanjutkan. Kita tentu akan memperhatikan hal tersebut. Tapi keputusan akhir belum keluar,” jelasnya.

Pengkampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya tidak cukup untuk mencapai tujuan awal dari moratorium, yaitu tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, termasuk melalui review izin. 

Menurutnya, Inpres Moratorium Sawit perlu diubah ke level Perpres agar Kementerian Perekonomian memiliki payung hukum yang lebih kuat. Ini dapat menjadi instrumen untuk menahan laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saya berharap pada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik, karena moratorium ini bisa menjadi rem yang bisa menahan deforestasi dan karhutla,” kata Iqbal.

“Saya berharap agar kebijakan moratorium sawit menjadi permanen dan diperkuat menjadi Perpres. Ini perlu agar Kemenko punya payung hukum untuk melaksanakan termasuk review izin,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Nadia Hadad berpendapat serupa. Menurutnya, moratorium sawit dapat membantu pemerintah dalam mencapai target iklim sesuai Kesepakatan Paris. Untuk diketahui, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi (Nationally Determined Contributions atau NDC) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan skema bisnis seperti biasa; atau 41% dengan bantuan komunitas internasional.

“Pemerintah harus fokus pada peningkatan produktivitas lahan,misalnya dengan memberdayakan petani kecil. Dalam konteks ini, perpanjangan moratorium penting untuk mencapai NDC tersebut,” ujar Nadia. 

Menanggapi usulan tersebut, Moch. Edy mengatakan, “Menarik usulan agar moratorium sawit dinaikkan ke Perpres. Kita benar-benar berharap sawit jangan sampai jadi kutukan,” ujarnya.