Janji Jokowi: Kembalikan Hutan Adat dan Beri Sanksi untuk PT TPL

Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

Lingkungan

Jumat, 06 Agustus 2021

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID - Aksi Jalan Kaki Ajak Tutup TPL (Toba Pulp Lestari) yang dilakukan TIM (Tulus, Ihklas, Militan) 11 akhirnya tuntas. Di hari ke-53, sebelas orang yang melakukan aksi tersebut akhirnya menyelesaikan misi jalan kakinya sampai ke Istana Negara, Jumat (6/8/2021) siang.

Tak hanya itu, Jumat siang yang sama, Togu Simorangkir, sang pencetus Aksi Jalan Kaki Ajak Tutup TPL Toba-Istana Negara, juga diperkenankan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewakili TIM 11. Dalam pertemuan di Istana Negara tersebut, Jokowi konon menyampaikan beberapa hal. Salah satunya mengenai audit menyeluruh terhadap PT TPL juga janji sanksi.

Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nasional, Abdon Nababan mengatakan, aksi Jalan Kaki Ajak Tutup TPL yang dilakukan Togu Simorangkir dan anggota TIM 11 lainnya itu hanya salah satu bentuk aksi, dari banyak aksi yang sudah dan sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Aliansi Gerak Tutup TPL. Menurutnya, pertemuan Togu Simorangkir, perwakilan TIM 11 sekaligus Aliansi Gerak Tutup TPL, bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk gerakan yang lebih luas untuk tutup PT TPL

"Yang disampaikan presiden tadi bagi Aliansi sebagai penanda awal untuk penutupan TPL,"kata Abdon Nababan, Jumat, 6 Agustus 2021.

Anita Martha Hutagalung, Togu Simorangkir bersama para peserta Aksi Jalan Kaki Ajak Tutup TPL lainnya saat menjalani ritual adat di Makam Sisingamangaraja XII di Soposurung, Balige Kabupaten Toba, 14 Juni 2021 lalu./Foto: Istimewa

Abdon menjelaskan, setidaknya ada tiga poin utama yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Togu Simorangkir Jumat siang itu. Pertama, Presiden Jokowi berkomitmen untuk mengembalikan tanah adat ke Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal ini terdapat 15 Hutan Adat yang luasnya sekitar 25 ribu hektare akan segera diterbitkan Surat Keputusannya (SK) oleh Pemerintah dalam waktu dekat.

"5 SK Hutan Adat sudah terbit dan sudah diserahkan copy SK-nya ke Togu. 10 Hutan Adat yang berikutnya akan dituntaskan bulan ini. Proses ini akan terus dilanjutkan," lanjut Abdon.

Hal lain berikutnya, merespon laporan berjudul Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba yang disampaikan Togu pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menyebut akan menindaklanjuti laporan itu dan akan memberikan sanksi kepada PT TPL, apabila terbukti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan bubur kertas tersebut.

Abdon mengatakan, Presiden juga menyebutkan tentang audit menyeluruh yang tengah dikerjakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Masukan-masukan dari Aliansi Gerak Tutup TPL yang sudah disampaikan itu, akan dipertimbangkan dalam proses audit yang sedang berjalan oleh Tim Kerja KLHK.

"Audit menyeluruh itu, jika dilakukan benar pasti berujung pada penutupan (PT TPL). Nada Presiden memposisikan tim kerja yang dibentuk MenLHK sebagai audit menyeluruh."

Terakhir, lanjut Abdon, Presiden Jokowi bilang akan berkunjung ke Kawasan Danau Toba pada November atau Desember nanti, untuk bersama-sama dengan masyarakat adat melakukan penanaman pohon untuk rehabilitasi kawasan.

Sementara itu, Togu Simorangkir, usai bertemu Presiden Jokowi mengatakan, setelah menunggu selama sembilan hari di Jakarta, Jumat sian akhirnya dirinya yang mewakili TIM 11 bisa bertemu Presiden Jokowi, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tentang keberadaan PT TPL. Menurut Togu, Presiden Jokowi menyebut cukup sulit untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk menutup PT TPL.

"Beliau (Jokowi) mengatakan, pada prinsipnya, kalau untuk menutup TPL itu katanya agak sulit, karena memang akan ada hal-hal yang perlu dipelajari," kata Togu, Jumat (6/8/2021) seperti dikutip dari Tempo.co.

Meski begitu, Togu berharap Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan untuk menutup PT TPL, setelah membaca dokumen setebal 69 halaman yang telah diserahkannya. Togu bilang, di dalam dokumen itu Aliansi Gerak Tutup TPL membeberkan dan menjelaskan alasan mengapa aktivitas PT TPL dianggap menjadi sumber bencana bagi masyarakat sekitar kaldera Toba.

"30 tahun dosa PT TPL ada di dalamnya. Semoga Presiden di waktu senggang bisa membaca nanti."

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelas orang yang menamakan diri sebagai TIM 11 Ajak Tutup TPL melakukan aksi berjalan kaki sekitar 1.700 kilometer Kabupaten Toba ke Jakarta, demi menarik perhatian publik terhadap banyak persoalan yang terjadi berkaitan dengan aktivitas operasi PT TPL.

Selain demi perhatian publik, aksi yang dimulai sejak 14 Juni 2021 lalu dari Makam Pahwalan Nasional Sisingamangaraja XII di Soposurung, Balige, Kabupaten Toba itu, mengambil titik tujuan akhir Istana Negara, untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung tentang kegelisahan mengenai kelestarian Danau Toba.

SHARE