BETAHITA.ID -  Sebanyak 18 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Tanah Papua mendesak Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) du Wasior, Papua, 20 tahun silam.

Menurut Solidaritas, hingga saat ini pemerintah belum memiliki komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut, terlihat dari belum adanya pengadilan HAM di Papua.

Kejadian Wasior Berdarah terjadi pada 13 Juni 2001. Korban meninggal diperkirakan 71 orang, dan banyak warga sipil yang mengalami kekerasan seperti penangkapan, penganiayaan, dan penyiksaan. Suara Papua memberitakan, dalam peristiwa tersebut ada dugaan pembunuhan kilat, penghilangan secara paksa, dan kekerasan seksual seperti pemerkosaan. 

“Korban pelanggaran HAM berat Wasior Berdarah telah menunggu hak atas keadilan dari negara melalui dua mekanisme tersebut… tanpa kejelasan selama 20 tahun,” tulis Solidaritas dalam keterangan tertulis yang diterima Betahita, Minggu, 13 Juni 2021.