BETAHITA.ID - Organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua bersolidaritas mendesak pemerintah Papua Barat untuk meninjau kembali rencana kerja tahunan PT Prabu Alaska di Kabupaten Teluk Bintuni. Perusahaan itu dituduh telah melakukan penebangan tanpa izin di wilayah masyarakat adat.

Sebelumnya masyarakat di Kampung Fruata, Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pemalangan di wilayah RKT PT Prabu Alaska pada hari Minggu, 11 April 2021. Alasan pemalangan tersebut karena pihak perusahaan telah melakukan penebangan tanpa sepengetahuan pemilik tanah ulayat yaitu orang Fruata dari Marga Tanggarofa dan Wanusanda Suku Irarutu.  

“Masyarakat juga telah berupaya menemui Pihak PT Prabu Alaska pada 13 Maret 2021 namun hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tindakan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan,” demikian tertulis di dalam rilis yang diterima Betahita, kemarin.

Berdasakan permohonan masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada Tanggal 18 Maret 2021 meminta Kepala Dinas Kehutanan memfasilitasi penyelesaian hak antara masyarakat Fruata dan Rauna dengan PT Prabu Alaska. Namun, belum mendapat tanggapan.