Negara Alami Krisis, Walhi Keluarkan Desakan dan Seruan

Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

Lingkungan

Jumat, 05 Februari 2021

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID - Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebutkan, di 2020 pemerintah cenderung melakukan bussines as usual, seolah-olah disrupsi yang terjadi tidak berarti apa-apa bagi pemerintah. Alasannya, karena pemerintah terus menggalakkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu investasi.

"Bahkan kita bisa saksikan sendiri UU Cipta Kerja dan UU Minerba dikejar untuk segera disahkan secara terburu-buru tanpa partisipasi masyarakat," kata Nur Hidayati, pada peluncuran Laporan Tinjauan Lingkungan Hidup 2021 yang berjudul, Apakah Negara bisa mengatasi krisis atau gagal mengatasinya?, yang digelar secara virtual, kemarin.

Tinjauan Lingkungan Hidup 2021 berjudul Apakah Negara bisa mengatasi krisis atau gagal mengatasinya? ini, menurut Nur Hidayati, merupakan pertanyaan besar bagi seluruh pihak. Kita bisa melihat tren yang terjadi dari tahun 2020-2021.

Dari sisi pandemi, pemerintah tidak dapat mengendalikan virus korona, bahkan saat ini kasusnya sudah mencapai 1 juta lebih. Menurut Nur Hidayati, jika saja pemerintah melakukan upaya-upaya yang logis sesuai dengan ilmu pengetahuan dalam hal pencegahan virus, mungkin bangsa ini tidak akan berada dalam situasi yang separah ini.

Massa aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, menolak Omnibus Law. Aturan itu dianggap hanya mementingkan oligark/pengusaha. Foto: Walhi

"Kita bisa mencontoh Vietnam, Taiwan dan New Zealand yang saat ini sudah kembali bekerja secara normal. Hal tersebut diakibatkan oleh pemerintah memilih untuk mengutamakan ekonomi dibanding pencegahan virus Covid-19."

Nur Hidayati melanjutkan, Indonesia saat ini juga sedang berada dalam lingkaran setan pemburukan krisis. Karena penghancuran hutan, penggunaan energi fosil, seperti batu bara dan lain-lain yang memicu perubahan iklim. Kemudian memicu cuaca ekstrem yang menyebabkan curah hujan tinggi.

"Ini kemudian berbalik kepada kita dengan adanya bencana hidrometereologis seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan baru-baru ini. Kami menganggap krisis ekologis ini sudah sangat parah di Indonesia."

Krisis lainnya yang mengalami pemburukan adalah krisis demokrasi yang mengalami pembelahan secara horizontal akibat politik elektoral membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Isu identitas dieksploitasi oleh elit politik dan bisnis yang mengalihkan perhatian masyarakat dari problem struktural yang terjadi di Indonesia. Seperti ketidakadilan, ketimpangan, dan perusakan lingkungan hidup dan penghilangan hak masyarakat.

"Walhi sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dan gerakan demokrasi mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan perombakan sistem, bukan hanya sekedar orang per orang dan antargolongan. Rakyat Indonesia perlu mereclaim (mengambil alih kembali) kedaulatannya atas Negara ini dan mendorong transformasi yang sejati."

Atas dasar tinjauan dan analisa tersebut, kata Nur Hidayati, Walhi menganggap penting untuk memberi desakkan dan seruan kepada Negara. Yakni Pertama, mendesak pemerintah secara serius mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran virus korona, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidupnya demi mencegah pemburukan krisis kesehatan masyarakat. Dengan melanggengkan kebijakan yang tidak pro pada lingkungan hidup, menaruh investasi industri ekstraktif sebagai jalan pemulihan ekonomi, malah mengakibatkan rakyat di bawah ancaman pandemi zoonosis berikutnya.

"Kedua, mendesak institusi negara, baik DPR maupun pemerintah, kembali kepada jalan konstitusi. Melangsungkan proses demokrasi politik, sosial dan ekonomi, dengan melibatkan rakyat secara langsung, terutama mereka yang selama ini dimarjinalkan dan ditinggalkan dalam proses pembuatan kebijakan."

Ketiga, mendesak pemerintah untuk menjauh dari model ekonomi ekstraktif, dan kepada institusi-institusi negara untuk secara proaktif melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi yang melekat pada setiap diri individu warga negara Indonesia dan komunitasnya. Walhi menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berdiam di wilayah-wilayah proyek-proyek strategis pemerintah untuk mengkritisi proses perencanaan serta pelaksanaan proyek agar tidak melanggar hak asasi setiap warga negara dan komunitasnya.

"Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat dan warga yang saling bersolidaritas untuk mengutamakan konsumsi yang berasal dari produk ekonomi rumah tangga, serta usaha-usaha komunitas, membangun basis ekonomi nusantara sebagai jalan pemulihan fungsi ekologis dan pembangunan kedaulatan ekonomi bangsa."

Terakhir, kelima, Walhi menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, perempuan dan laik-laki, untuk membangun solidaritas antarrakyat menghadapi oligarki yang predatoris. Menghilangkan perbedaan yang sengaja dibentuk untuk menghilangkan rasa senasib sepenangggungan.

"Saatnya rakyat bersatu mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini dan generasi yang akan datang. Walhi juga menyerukan dilakukannya konsolidasi politik alternatif yang lebih konkret melalui platform politik hijau kerakyatan.

SHARE