Menurut Jasmin, pembayaran pertama dibayarkan pada 24 Juli 2020 sebesar Rp2,13 miliar. Sementara itu, sisanya akan dilunasi secara bertahap dalam jangka waktu 10 bulan ke depan.

PT HAYI, yang beralamat di Jalan Nanjung No 206, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Jawa Barat dijatuhi hukuman dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Hal itu karena PT HAYI terbukti mengotori daerah alirasan sungai (DAS) Citarum.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengapresiasi komitmen PT HAYI untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Rasio Sani menambahkan jika komitmen untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) seperti yang dilakukan oleh PT HAYI ini seharusnya diikuti oleh korporasi lainnya.

Menurutnya, saat ini terdapat 12 perusahaan pencemar lingkungan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diputus bersalah dan harus membayar ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Namun, hingga saat ini hanya tiga perusahaan yang secara sukarela membayar ganti rugi kepada negara.

"Kami akan terus mengejar perusahaan yang belum membayar ganti rugi lingkungan. Kami tidak berhenti untuk melakukan eksekusi putusan-putusan ini," tegas Rasio Sani. 

Dari kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut, denda yang harus dibayarkan perusahaan mencapai triliunan rupiah.

"Saat ini nilai ganti rugi lingkungan dan biaya pemulihan yang belum dieksekusi mencapai Rp19 triliun," pungkas Jasmin Ragil.