Sementara itu, Perijinan bagi Masyarakat Adat untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat, (HPH) Adat yang direncakan untuk masyarakat adat,menurut koran tempo, edisi 24 desember 2018, Total luas keseluruhannya 78.040 hektare.

“Regulasi Kehutanan ini seakan hadir untuk pengusaha bukan untuk rakyat, Padahal negara ini hadir untuk rakyat ini yang harus dipahami oleh penegak hukum,” katanya Senin, (11/2) saat di hubungi di Jakarta.

Pengelola Kayu di Papua, stakeholder yang mengerjakan hutan dengan usaha kayu, dapat digolongkan sebagai berikut, Pengusaha Pemegang HPH, Perusahaan Pengekspor, Pengusaha Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Kemudian, pengusaha Pemilik Sawwmil, Penggesek Kayu dan Masyarakat. Pemegang HPH semuanya adalah Pengusaha Non Papua dan berasal dan tinggal di luar Papua, sementara yang lain adalah orang Non Papua dan Papua yang bertempat tinggal di Papua.

John Gobai mengatakan, dalam hal tertentu pemegang HPH selalu menjadi anak emas.
“Dari data di atas terlihat jelas HPH dan sawit, selalu menjadi anak emas,”katanya.

Menurut dia,  selama ini terlihat jelas bahwa Pemerintah pusat dengan kewenangannya menganakemaskan Pengusaha Pemegang HPH dan Pengusaha Kelapa Sawit dan menomorduakan stakeholder lain di Papua.

Bahkan, kata John, kayu mereka disebut Ilegal Loging, dan tidak memberikan ruang kelola kepada stakeholder lain secara maksimal, dengan pendataan, pencatatan yang baik tanpa harus ada pungutan liar lewat pos-pos di sepanjang jalan mulai dari tempat penebangan kayu sampai tempat muat dan pelabuhan terakhir.