“Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini. Para pemimpin ASEAN tidak bisa hanya datang ke KTT, menandatangani deklarasi, dan menyebutnya sebagai terobosan. Kita juga berhak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” katanya pada aksi hari pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Cebu, Filipina, pada Jumat lalu (8/5/2026)

Pada aksi damai itu para aktivis menyapa delegasi dari seluruh kawasan Asia Tenggara dengan banner bertuliskan “END the Plastic Crisis: STOP Fossil Fuel Dependence”. 

Krisis plastik merupakan ancaman regional yang mengerikan. Enam negara ASEAN saja dapat menghasilkan 31 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Di luar risiko kesehatan mengerikan  yang ditimbulkan oleh bahan kimia dalam plastik, produksi plastik, mikroplastik, tempat pembuangan sampah, dan polusi beracun, krisis ini juga membawa dampak ekonomi yang luar biasa. 

Mikroplastik mengancam hingga 14% tanaman pangan pokok global dan polusi laut menyebabkan kerugian jasa ekosistem senilai triliunan dolar. Beban ini ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan di kawasan ini, yang menjerumuskan mereka dalam kekang ketidakadilan lingkungan dan sosial yang mendalam bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan Masyarakat Adat.

“Dampak buruk dari ketergantungan plastik dapat kita lihat dengan mata telanjang. Plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kita. Terlepas dari bahayanya bagi manusia dan iklim, para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak yang mereka timbulkan. ASEAN tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” tegas Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Filipina, Marian Ledesma, 

Plastic-Free Future Project Lead dari Greenpeace Thailand, Pichmol Rugrod, menyebutkan pemimpin ASEAN harus menyadari bahwa krisis ini merupakan produk sampingan dari model linier ekstrak-produksi-buang. Faktanya, 99 persen plastik berasal dari kompleks industri petrokimia–menandai betapa eratnya kelindan krisis ini dengan industri fosil. 

“Alih-alih memperdalam ketergantungan pada plastik berbasis fosil, ASEAN dapat memimpin jalur yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan yang lebih sedikit terpapar volatilitas harga bahan bakar fosil, risiko rantai pasokan, polusi plastik, dampak kesehatan, dan dampak iklim,” ujarnya.

Greenpeace mendesak ASEAN untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak yang memandang polusi plastik sebagai isu hak asasi manusia. Transisi berkeadilan yang melibatkan kaum muda, perempuan, dan pekerja pengumpul sampah informal, dengan menjunjung tinggi prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) adalah solusinya. 

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menyebutkan tidak banyak waktu tersisa untuk berubah. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi untuk keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. 

“Jika perubahan tidak segera dilakukan, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,” ungkapnya.