Bukti dari wilayah-wilayah yang sudah terdampak oleh produksi biofuel industri sangat luas. Yang pertama, deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di negara-negara seperti Indonesia, perluasan perkebunan kelapa sawit telah menjadi pendorong utama deforestasi tropis, mengancam habitat kritis bagi spesies terancam punah dan mempercepat perubahan iklim melalui perusakan lahan gambut yang kaya karbon.

Kedua, perubahan tata guna lahan dan emisi. Di Amerika Latin, peningkatan budidaya tanaman seperti kedelai untuk biofuel telah berkontribusi pada perubahan tata guna lahan, sering kali menggusur hutan dan lahan yang berfungsi sebagai penyerap karbon vital. Emisi tidak langsung ini dapat meniadakan atau bahkan melampaui manfaat iklim yang diklaim dari biofuel.

Yang ketiga, dampak pada masyarakat lokal. Ekspansi biofuel telah dikaitkan dengan perampasan tanah, penggusuran masyarakat adat, dan meningkatnya konflik sosial, terutama di daerah pedesaan di mana perlindungan tata kelola lemah.

Terakhir, risiko ketahanan pangan. Mengalihkan lahan pertanian untuk produksi bahan bakar memberikan tekanan tambahan pada sistem pangan global, berkontribusi pada volatilitas harga dan berkurangnya akses terhadap tanaman pokok di wilayah rentan.

Peneliti Forest Watch Indonesia (FWI), Respati Bayu, mengatakan bahwa seiring meningkatnya permintaan biofuel untuk pelayaran, tekanan pada ekosistem dan masyarakat adat semakin intensif. Di Indonesia, konsesi kelapa sawit yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat mencakup 2,26 juta hektare—area yang lebih luas dari pulau Bali.

“Biofuel lebih dari sekadar masalah energi, ini adalah perjuangan untuk keadilan sosial dan ekologi,” kata Bayu.

IMO berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menyelesaikan kerangka dekarbonisasinya untuk pelayaran internasional, sektor yang bertanggung jawab atas hampir 3% emisi gas rumah kaca global. Meskipun kelompok ini sangat mendukung dekarbonisasi mendesak sektor ini, mereka memperingatkan bahwa biofuel menawarkan fiksi akuntansi daripada pengurangan emisi yang sesungguhnya.

Direktur Walhi Riau, Eko Yunanda, menyebut pihaknya telah menyaksikan hutan di Riau menghilang untuk mengisi bahan bakar mobil di Eropa. Walhi Riau tidak bisa berdiam diri sementara logika yang sama diperluas untuk mengisi bahan bakar kapal yang melintasi lautan di Indonesia.

Pax Butchart, juru kampanye Biofuelwatch, berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transisi menuju pelayaran tanpa emisi tidak mengorbankan hutan, masyarakat, dan sistem pangan.

“Mengecualikan biofuel dari jalur dekarbonisasi adalah langkah yang diperlukan menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan,” ujarnya.

Kelompok masyarakat sipil tersebut mengingatkan bahwa mengklasifikasikan biofuel sebagai bahan bakar pelayaran “hijau” berisiko mengunci sektor ini ke dalam jalur yang gagal memberikan pengurangan emisi yang sesungguhnya. Sebagai gantinya, kelompok ini mendesak negara-negara anggota IMO untuk memprioritaskan solusi yang benar-benar tanpa emisi, seperti pengurangan kecepatan dan propulsi angin.