“Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi yang akan berdampak besar bagi rakyat Indonesia, tetapi juga manifestasi dari ketidakseimbangan sistem energi modern dengan daya tampung lingkungan akibat ketergantungan kronis pada energi fosil. Pengurus negara juga pasti memakai kondisi ini sebagai alasan untuk mempercepat dan memperluaskan pengembangan energi berbasis bio energi, seperti biodiesel, bioetanol, biomassa kayu (co-firing), mengganti seluruh kendaraan ke kendaraan listrik, dan juga terus membangun pembangkitan energi berbasis panas bumi,” kata Uli melalui rilis pers yang diterima pada Jumat (27/3/2025). 

Pilihan untuk kembali membangun ketergantungan pada solusi sesat energi ini justru akan memperbesar dampak-dampak ekologis dan pelanggaran HAM sebagaimana yang telah banyak terjadi saat ini. Deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan dan bencana ekologis adalah konsekuensi logis dari eksploitasi bisnis energi. 

Seharusnya kedaulatan energi menemukan titik pentingnya. Model pembangkitan energi dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, dan berkesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, maka krisis energi akibat geopolitik global tidak menekan Indonesia terlalu dalam. 

“Sedangkan pada jangka panjang dibutuhkan reformasi kebijakan, salah satunya penyusunan RUU EBET yang secara tegas memprioritaskan energi terbarukan yang berkeadilan dan menutup celah bagi solusi palsu yang memperpanjang ketergantungan pada fosil,” ujarnya.

Pemerintah juga harus dapat memastikan masyarakat dapat mengakses bahan bakar sebagai sumber energi. Hal tersebut mengingat bahwa hak atas akses energi adalah prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia. 

Peningkatan harga bahan bakar mengakibatkan seretnya akses terhadap energi bagi mayoritas masyarakat. 

Saat ini sektor transportasi mengonsumsi sekitar 52 persen dari total BBM nasional, dengan 93 persen di antaranya digunakan oleh kendaraan pribadi. 

“Artinya, krisis BBM di Indonesia bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi cermin ketimpangan: mayoritas rakyat menanggung dampak kenaikan harga dan kelangkaan, sementara konsumsi energi terbesar justru berasal dari satu persen kelompok kaya dan korporasi dengan jejak emisi tinggi. Karena itu, solusi adil bukan menambah beban publik, tetapi mengenakan pajak pada kelompok pengemisi terbesar tersebut sebagai bentuk keadilan iklim sekaligus sumber pendanaan untuk transisi energi yang berpihak pada rakyat dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” kata Uli.

Uli menyebutkan dalam jangka pendek pengurus negara harus memastikan kewajiban subsidi BBM terus berjalan dan tidak membebankan APBN lebih besar, yaitu dengan memangkas anggaran dari pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. 

“Misalnya MBG, anggaran kepolisian, dan TNI. Selain itu alokasi subsidi transportasi publik secara besar-besaran dianggap jauh lebih efektif untuk menekan konsumsi BBM secara nasional dibandingkan dengan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH),” ucapnya.