“Kawasan tersebut juga merupakan bagian integral dari bentang alam Bukit Barisan, yang berfungsi sebagai penyangga keanekaragaman hayati Sumatera, pengatur iklim mikro regional, kawasan resapan air utama, dan pelindung dari risiko erosi dan longsor,” kata Julius Nainggolan Kepala Divisi Advokasi Walhi Bengkulu, dalam sebuah keterangan tertulisn, Rabu (25/2/2026).

Menurut analisis Walhi Bengkulu, lanjut Julius, gangguan terhadap sistem pegunungan ini berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap wilayah hilir, termasuk sentra pertanian kopi dan hortikultura yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat Kepahiang. Meskipun geothermal diklaim sebagai energi rendah emisi, proses eksplorasi dan eksploitasi panas bumi tetap melibatkan aktivitas pengeboran dalam, injeksi dan ekstraksi fluida bertekanan tinggi, serta pembangunan infrastruktur skala besar.

Julius menerangkan, wilayah dengan struktur geologi aktif seperti Bukit Barisan, aktivitas tersebut berpotensi memicu gempa mikro akibat perubahan tekanan reservoir, gangguan sistem air tanah dan penurunan debit mata air, risiko longsor akibat pembukaan lahan dan perubahan struktur tanah, emisi gas non-kondensabel seperti hidrogen sulfida (H₂S), dan perubahan bentang alam permanen.

Dalam laporan berjudul Geothermal di Indonesia: Dilema Potensi dan Eksploitasi Atas Nama Transisi Energi, Walhi menyebut bahwa praktik pengembangan geothermal di Indonesia seringkali tetap menunjukkan pola ekstraktif, minim partisipasi publik, dan berpotensi memperluas konflik agraria.

Dari sisi hukum, Walhi Bengkulu menegaskan bahwa proyek PLTP wajib tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik; Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Kewajiban penyusunan AMDAL yang transparan dan partisipatif; prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat terdampak.

“Jika proyek berjalan tanpa keterbukaan informasi dan persetujuan masyarakat secara utuh, maka berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara,” ujar Julius.

Penolakan terhadap proyek geothermal bukan tanpa preseden. Di berbagai wilayah Indonesia, proyek panas bumi telah memicu ketegangan sosial dan kekhawatiran lingkungan, seperti penolakan masyarakat Poco Leok di Flores-Nusa Tenggara Timur, karena ancaman kehilangan lahan dan sumber air. Kemudian ketegangan sosial di sekitar proyek panas bumi Sorik Marapi-Sumatera Utara. Kritik terhadap sejumlah proyek geothermal lain yang dinilai minim partisipasi publik dan berisiko terhadap ekosistem.

Julius bilang, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa label “energi hijau” tidak otomatis menjamin keadilan ekologis. Walhi Bengkulu menyatakan bahwa Kepahiang bukan ruang kosong investasi, Bukit Hitam dan Kabawetan adalah bagian dari sistem ekologis Bukit Barisan yang tidak boleh dirusak, dan transisi energi harus berkeadilan, bukan menjadi wajah baru eksploitasi sumber daya alam.

“Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara yang kotor. Jika pembangunan berarti mengorbankan rakyat dan bentang alam Bukit Barisan, maka kami berdiri untuk menolak,” ujarnya.

Perdebatan mengenai PLTP di Kepahiang, sambung Julius, mencerminkan dilema besar dalam agenda transisi energi nasional antara kebutuhan pengurangan emisi dan kewajiban menjaga ruang hidup rakyat serta keberlanjutan ekosistem.

Julius mengatakan, Walhi Bengkulu menegaskan bahwa masa depan energi Indonesia harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan ekologis. Tanpa itu, transisi energi berisiko menjadi sekadar pergantian bentuk eksploitasi dengan label hijau. Energi bersih harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan hak rakyat.

Untuk diketahui, proyek geothermal di Kabupaten Kepahiang direncanakan di mulai pada 2026 dan ditargetkan selesai pada 2030.  Untuk lokasi proyek di Air Sempiang akan dikelola langsung oleh PT PLN (Persero), sedangkan untuk lokasi proyek kedua berada di Batu Bandung, Muara Kemumu, yang akan dikelola oleh perusahaan asal Turki, Hitay Energy Holdings.