Skenario inilah yang sedang dibawa ke DPR, sebagai "Kuda Troya". Di dalam perut kuda kayu itu, bersembunyi para penumpang gelap yang siap melompat keluar saat malam tiba, menghunus pedang bukan ke arah musuh di perbatasan, melainkan ke leher kebebasan sipil kita sendiri.

Penumpang gelap pertama adalah oligarki yang baper. Pemerintah berteriak lantang tentang serangan narasi asing yang melumpuhkan ekonomi. Namun, jika tirainya disibak, yang tampak adalah ketakutan para toke sawit terhadap kritik ekologis. Kritik Uni Eropa soal deforestasi tak dijawab dengan perbaikan tata kelola, melainkan hendak dibungkam dengan pasal Propaganda Asing. Riset lingkungan tentang hutan yang terbakar akan distempel sebagai agenda asing atau persaingan dagang curang. Sungguh sebuah akrobat logika: membela perusak lingkungan dianggap membela negara.

Penumpang gelap kedua—dan ini yang paling mengerikan—adalah hantu Kopkamtib yang bangkit dari kubur. Naskah Akademik RUU ini mengadopsi doktrin "perang non-militer" dan merekomendasikan pembentukan lembaga yang meniru model Amerika Serikat—sebuah model yang secara inheren melibatkan unsur pertahanan dan kepala staf angkatan bersenjata. Ini adalah pengkhianatan vulgar terhadap amanat Reformasi yang telah susah payah memisahkan militer dari urusan sipil.

Militer, yang doktrinnya adalah mematikan musuh, kini hendak diberi panggung untuk menilai mana berita yang sehat dan mana yang racun bagi rakyat. Kita seolah ditarik mundur ke era kegelapan ketika penguasa memiliki kewenangan mutlak untuk memutus lidah pers dan warga negara tanpa lewat pengadilan, hanya atas nama stabilitas.

Dalih kekosongan hukum yang terus didengungkan hanyalah mitos belaka. Hukum kita hari ini—mulai dari KUHP baru hingga UU ITE—sudah mengalami obesitas, sangat lebih dari cukup untuk menjerat siapa saja yang mengancam keamanan negara . Maka, urgensi RUU ini patut dicurigai. Ia hadir bukan karena hukum kita lemah, tapi karena penguasa butuh borgol baru yang lebih sakti: sebuah stempel “Antek Asing” yang bisa ditempelkan di jidat siapa saja—jurnalis, aktivis, mahasiswa—yang berani berisik mengkritik kekuasaan.

RUU ini menganggap rakyatnya bodoh, seolah domba yang harus digembalakan agar tak tersesat oleh bisikan serigala asing. Padahal, bahaya sesungguhnya bagi republik ini bukanlah disinformasi asing, melainkan disinformasi negara yang menutup-nutupi kenyataan demi melanggengkan kekuasaan.

Jangan biarkan "Kuda Troya" ini parkir di halaman demokrasi kita. Sekali pintunya terbuka, yang keluar adalah musim bencana yang panjang tanpa kebebasan berpikir untuk jalan keluarnya.