Kajian ilmiah melalui analisis satelit yang dirilis Erik Meijaard dan tim pada 15 Desember 2025, lanjut Samedi, menunjukkan dampak bencana paling parah terjadi di Blok Barat. Antara 3.964-6.451 hektare hutan mengalami kerusakan, yang diperkirakan menghilangkan sumber pakan alami orangutan hingga lima tahun ke depan.

“Studi tersebut juga memproyeksikan 33 individu terdampak langsung, dengan potensi kematian atau cedera berat mencapai 6,2% hingga 10,5% dari total populasi blok barat. Dalam konteks konservasi spesies yang terisolasi secara genetik, kehilangan lebih dari 1% populasi per tahun sudah dikategorikan sebagai jalur cepat menuju kepunahan permanen,” ujar Samedi.

Samedi melanjutkan, analisis citra satelit Sentinel 2025 mengungkap bahwa perubahan tutupan lahan di lanskap Batang Toru turut memperparah dampak bencana. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya meningkatkan risiko longsor dan banjir, tetapi juga mengubah bencana alam menjadi bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan satwa liar di Sumatera.

Harapan baru di momentum Hari Primata Indonesia

Samedi melihat momentum Hari Primata Indonesia, yang diperingati tiap 30 Januari, menjadi panggilan mendesak untuk bertindak. Ia mengatakan, penyelamatan orangutan tapanuli tidak bisa ditunda dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Bencana ekologis di Batang Toru, adalah alarm keras bagi kita, tetapi juga momentum untuk berbenah. Orangutan tapanuli masih bisa diselamatkan jika pemulihan ekosistem dilakukan secara serius dan kolaboratif,” ujar Samedi.

“TFCA Sumatera melihat krisis ini sebagai titik balik untuk memperkuat perlindungan hutan, memperbaiki tata kelola lanskap, dan memastikan pembangunan tidak lagi mengorbankan masa depan keanekaragaman hayati,” imbuhnya.

Samedi mendorong pemerintah untuk menetapkan moratorium aktivitas yang merusak ekosistem Batang Toru, memperluas koridor hijau penghubung habitat, serta menetapkan kawasan ini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Ia berpendapat, langkah pencabutan beberapa izin usaha di kawasan Batang Toru, termasuk PT Agrincourt dan NSHE, merupakan langkah awal yang perlu diapresiasi dan diperkuat.

Di saat yang sama, imbuhnya, para peneliti dan praktisi konservasi perlu terus melakukan penilaian pasca-bencana untuk memastikan restorasi habitat berjalan berbasis sains. Dukungan publik juga krusial, melalui suara di media sosial, kampanye edukasi, dan tekanan kebijakan agar penyelamatan Batang Toru menjadi prioritas nasional.

“Kita tidak sedang bicara soal satu spesies semata. Menyelamatkan orangutan tapanuli berarti menjaga fungsi ekologis Batang Toru sebagai penyangga kehidupan, pengendali bencana, dan sumber penghidupan masyarakat Sumatera. Dengan komitmen pemerintah, dukungan ilmuwan, dan suara publik yang kuat, harapan itu masih nyata,” ucap Samedi.