Pencabutan izin tanpa peta jalan mitigasi bukanlah solusi. Saat izin dicabut mendadak karena panik merespons bencana, pemerintah menciptakan dua vakum sekaligus: vakum kekuasaan dan vakum tanggung jawab. Siapa yang menjaga hampir sejuta hektare lahan itu besok pagi? Tidak ada. Siapa yang mengelola limbah B3 yang ditinggalkan di situs tambang? Tidak ada.

Tanah-tanah eks-konsesi itu kini menjadi wilayah tak bertuan. Tanpa transisi yang jelas ke tangan negara (BUMN) atau komunitas, lahan itu siap menjadi bancakan terbuka bagi penambang ilegal, mafia tanah, dan oknum aparat. Kita mengusir satu setan korporasi hanya untuk mengundang seribu hantu liar yang lebih sulit diatur.

Di sinilah letak vitalnya sebuah peta jalan. Bukan sekadar dokumen pelengkap birokrasi, peta jalan adalah satu-satunya instrumen yang bisa memborgol korporasi agar tidak lari sebelum membereskan kekacauan yang mereka buat. Peta jalan berfungsi mengatur fase transisi: siapa yang menjaga aset vital di Hari-H pencabutan, dari mana dana talangan untuk operasional pemulihan di Hari H+1, hingga bagaimana data geospasial diserahterimakan agar negara tidak buta peta di tanahnya. Tanpa skenario teknis ini, pencabutan izin hanya pemicu konflik horizontal perebutan lahan, di mana negara—seperti biasa—datang terlambat sebagai pemadam kebakaran yang kehabisan air.

Yang paling ironis, keputusan reaktif ini bisa menguntungkan perusahaan yang dicabut izinnya. Bayangkan Anda adalah korporasi yang baru saja menyebabkan bencana lingkungan masif di November. Anda pusing memikirkan biaya pemulihan triliunan rupiah. Tiba-tiba, negara datang dengan gagah berani mencabut izin Anda dan mengusir Anda pergi.

Apakah Anda sedih? Mungkin sedikit. Tapi diam-diam Anda bernapas lega. "Terima kasih," batin Anda. "Sekarang itu jadi tanah negara, silakan negara yang urus lumpurnya." Tanpa peta jalan yang memaksa korporasi melakukan pemulihan sebelum kaki mereka melangkah keluar, pencabutan izin ini adalah tiket bebas penjara. Beban liabilitas lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab swasta, kini sukses digeser menjadi beban APBN. Rakyatlah yang pada akhirnya membayar biaya pembersihan kekacauan itu lewat pajak mereka. Jenius, bukan?

Jangan berpikir badai kebijakan akan berhenti di bibir tambang, karena bisa merambat menjadi guncangan ekonomi. Siapa yang memastikan eks-pekerja di 28 perusahaan itu, yang jumlahnya lebih dari 19 ribu orang, mendapat hak-haknya seperti diamanatkan undang-undang? Tidak ada. Adakah exit strategy bagi daerah setelah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka terjun bebas? Tidak ada. Padahal, PT Agincourt Resources yang mengelola tambang emas Martabe, misalnya, menyumbang US$108 juta (sekitar Rp1,7 triliun) ke negara pada 2024. Tanpa skema transisi ekonomi, pencabutan ini bukan hanya mencabut juga lampu di kantor bupati, tapi melumpuhkan urat nadi ekonomi warga.

Betahita mendukung penuh pencabutan izin perusak lingkungan, namun mendukung amputasi bukan berarti membiarkan pasien mati pendarahan di meja operasi. Kritik kami adalah: Kita tidak bisa terus-menerus memaafkan ketidak-kompetenan teknokratis hanya karena terbuai narasi heroisme politik.

Bencana November di Sumatera adalah tragedi. Kebijakan "tabrak lari" tanpa peta jalan yang diambil setelahnya adalah tragedi kedua yang diciptakan sendiri oleh negara. Jika tidak ada tim transisi yang turun ke lapangan hari ini, jika tidak ada dana talangan untuk menjaga aset lingkungan besok pagi, maka ketegasan ini hanyalah omong kosong. Kita sedang tidak memulihkan Sumatera. Kita sedang menyiapkan karpet merah untuk kehancuran jilid dua.