Selanjutnya di Jakarta terjadi 23 kasus, Sulawesi Selatan 20 kasus, Kalimantan Timur 19 kasus, Jawa Tengah 15 kasus, Riau 14 kasus, Jambi 13 kasus, dan Kepulauan Riau sebanyak 11 kasus. 

Perkebunan

Dari tahun ke tahun sektor perkebunan selalu menyumbang konflik tertinggi. Pada 2025, jumlahnya naik 21% dari tahun sebelumnya.

KPA mencatat terjadi 135 letusan konflik sepanjang Januari-Desember 2025 di sektor perkebunan. Hal ini berdampak pada 352.156,41 hektare lahan dan 8.734 keluarga. 

Sebagian besar konflik terkait erat dengan operasi perkebunan sawit, sebanyak 75 letusan konflik dengan luas 111.458,96 hektare. Korban terdampak sebanyak 7.477 keluarga. 

Sementara itu bisnis perkebunan tebu menyebabkan 25 letusan konflik seluas 222.669 hektare. KPA mencatat, sebagian besar konflik disebabkan  oleh pengadaan tanah bagi proyek perkebunan tebu skala besar untuk program ketahanan energi. 

“Konsesi komoditas sawit dan tebu terus mendominasi, program swasembada pintu masuknya,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika. 

Menurut KPA, situasi ini membuktikan bahwa kebijakan moratorium HGU yang dijanjikan dan dilakukan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak cukup, sebab tidak dibarengi dengan pencabutan HGU yang bermasalah, yang melanggar dan berkonflik dengan masyarakat, yang sebelumnya telah diterbitkan oleh pemerintah. 

Proyek infrastruktur

Setidaknya terjadi 69 letusan konflik agraria di atas tanah seluas 59.809,42 hektare dan korban terdampak sebanyak 12.786 keluarga. 

Letusan konflik didominasi oleh pembangunan infrastruktur pariwisata (18), pembangunan kawasan industri (14) dan pembangunan fasilitas umum sebanyak 11 letusan konflik. 

Industri pertambangan

Konflik agraria akibat industri pertambangan mengalami kenaikan sebanyak empat kasus pada 2025, dengan total 46 kasus di atas tanah seluas 58.904,68 hektare dan korban terdampak sebanyak 11.020 keluarga. 

Kasus ini didominasi oleh industri nikel sebanyak 16 kasus. Adapun pertambangan batu bara menyumbang 12 kasus. Geothermal dan tambang masing-masing sebanyak empat kasus. 

KPA mencatat, investasi dan korporasi tambang identik dengan praktik perampasan tanah dan operasinya yang seringkali merusak lingkungan. 

“Konflik agraria sektor pertambangan yang terjadi sepanjang tahun ini semakin membuka borok transisi energi yang didorong pemerintah, khususnya tambang nikel. Komoditas tambang yang digadang-gadang menjadi solusi dari energi terbarukan tersebut ternyata tidak benar-benar bersih dari praktik-praktik kotor,” kata Dewi.  

Bisnis kehutanan 

Sama seperti sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya, konflik akibat bisnis kehutanan mengalami kenaikan, dari 25 kasus menjadi 31 kasus ledakan konflik agraria pada 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh perusahaan dengan konsesi hutan tanaman kayu (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH).

Peningkatan kasus ini sebagian disebabkan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melahirkan gesekan dengan masyarakat yang berkonflik dengan penguasaan HTI. 

KPA mencatat konflik agraria di bidang kehutanan terjadi akibat operasi korporasi kehutanan maupun klaim “kawasan hutan negara”, yang memicu letusan konflik di atas lahan seluas 435.439,80 hektare. Korban terdampak mencapai 11.331 keluarga.

Fasilitas Militer 

Sepanjang 2025, konflik agraria akibat klaim sepihak militer dan keterlibatan mereka dalam mendorong program pemerintah telah menyebabkan 24 letusan konflik agraria dengan luas 5.894,48 hektare dengan korban terdampak sebanyak 68.934 keluarga. 

Konflik tersebut sebagian besar disebabkan klaim sepihak militer di atas tanah dan pemukiman masyarakat dengan 17 kasus dan penggusuran untuk pembangunan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) dengan 4 kasus. 

Secara agregat, letusan konflik agraria akibat klaim militer naik hingga 300% dibanding tahun 2024 yang mencatatkan 6 kasus konflik agraria, menurut catatan KPA.

Dewi mengatakan, peningkatan ini terjadi akibat keterlibatan TNI dalam beberapa program prioritas pemerintah seperti program ketahanan pangan, Satgas PKH, pembangunan kodam baru dan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di berbagai daerah yang menyebabkan gesekan dengan masyarakat secara luas. 

Sektor properti 

Pada 2025, sektor properti menyumbang 36 kasus dengan luas total 2.370,17 hektare dan korban terdampak sebanyak 10.807 keluarga. 

Menurut Dewi, sebagian besar konflik disebabkan oleh pembangunan perumahan (termasuk program 3 juta pemerintah) dan real estate dengan 23 kasus. Kasus terkait klaim sepihak aset pemerintah di atas garapan dan lahan pertanian masyarakat sebanyak 10 kasus. Sisanya akibat pembangunan pusat perkantoran (2) dan pusat perbelanjaan dengan 1 kasus konflik agraria.