Raden menyebut kematian akibat lubang tambang sebagai bentuk nyata dari kejahatan ekologis. Kematian berulang yang terjadi menjadikan lubang bekas tambang sebagai perangkap maut, bukan sekadar insiden sporadis. 

Perusahaan diwajibkan melakukan reklamasi di lubang bekas tambang setelah operasi bisnis selesai. Namun hal ini kerap tidak dilakukan, menjadikan lubang terisi air dan menjadi kolam degngan ukuran urut Raden, hal ini menjadi berbahaya karena seringkali lubang berada di dekat permukiman, sekolah, dan ruang bermain anak. 

Lubang bekas galian tambang merupakan masalah serius. Menurut data Jaringan Advokasi Tambang, terdapat 3.092 lubang tambang yang dibiarkan menganga di seluruh Indonesia. Lubang tambang ini kerap beracun dan mengandung logam berat. 

“Lubang bekas tambang yang terus memakan korban adalah bukti kegagalan negara dan korporasi dalam melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang aman dan sehat. Ini bukan kecelakaan, tetapi akibat dari pembiaran sistematis terhadap kewajiban reklamasi,” kata Raden.

Manajer Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan WALHI Kalimantan Selatan M. Jefry Raharja mengatakan, tragedi yang terus berulang terus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah diharapkan tegas menindak perusahaan yang lalai melakukan kewajibannya.

“Selama perusahaan dibiarkan tidak mereklamasi dan pemerintah tidak bertindak tegas, korban akan terus berjatuhan. Anak-anak dan warga menjadi tumbal dari tata kelola pertambangan yang ugal-ugalan,” ujarnya.

Walhi Kalimantan Selatan mencatat, sejak 2019 korban tewas akibat tenggelam di lubang bekas tambang di Kalimantan Selatan mencapai 20 orang. Mayoritas merupakan anak-anak. 

Lubang tambang juga telah merenggut nyawa orang dewasa di Kalimantan Selatan. Pada Juni 2020, warga berinisial K.A. (40 tahun) ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di lubang bekas tambang batu bara di perbatasan Desa Pakutik dan Desa Rantau Nangka, Sungai Pinang, Banjar. Menurut catatan Walhi Kalimantan Selatan, lubang tersebut berada di wilayah konsesi Perusahaan Daerah Baramarta. Lubang dalam kondisi dibiarkan terbuka tanpa penutupan pascatambang, meski berada di area yang kerap digunakan warga untuk beraktivitas.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera menutup dan melakukan reklamasi di seluruh lubang bekas tambang di Kalimantan Selatan. Perusahaan juga harus tindak serta ditagihkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai aturan,” kata Jefry.

“Kami juga mendesak audit menyeluruh terhadap sejumlah seluruh izin usaha pertambangan, dan memastikan pemulihan lingkungan sebagai upaya melindungi keselamatan masyarakat,” kata Jefry.