Pedoman pelaporan  diharapkan mampu membangun sistem pengungkapan informasi iklim yang transparan, sebanding, dan andal. Selain itu laporan ini juga memperkuat penyediaan standar untuk mendukung pembangunan hijau dan rendah karbon, membantu memandu ekspektasi pasar, mengatur perilaku perusahaan, dan secara ilmiah menilai kemajuan transformasi, serta menyediakan alat kebijakan utama dan infrastruktur kelembagaan untuk mengubah target “karbon ganda” dari strategi makro nasional menjadi tindakan mikro perusahaan.

Kementerian keuangan juga mencatat perlunya standar baru yang menyatu dengan standar pelaporan keberlanjutan dari International Sustainability Standards Board (ISSB) milik IFRS Foundation. Meski begitu mereka menambahkan beberapa adaptasi khusus untuk negaranya.

Standar baru China ini mengikuti struktur utama standar pelaporan iklim IFRS S2, yang mencakup standar pokok, termasuk tata kelola, strategi, manajemen risiko dan peluang, serta metrik dan target.

Di antara perubahan utama dari standar IFRS adalah dimasukkannya dalam standar Tiongkok pelaporan informasi dampak terkait iklim, atau dampak aktivitas bisnis, termasuk aktivitas rantai nilai, terhadap perubahan iklim, atau potensi dampak yang dapat diprediksi.

Standar awal yang dirilis oleh kementerian inipun mencakup untuk pengungkapan informasi terkait iklim di berbagai industri. Pengembangan standar pelaporan telah dimulai pada pedoman aplikasi untuk industri seperti energi, baja, batubara, minyak bumi, pupuk, aluminium, hidrogen, semen, dan otomotif. Aplikasi ini secara bertahap menyediakan sistem aplikasi industri rantai penuh berupa pedoman dasar, pedoman khusus, dan pedoman aplikasi industri.

Standar baru ini pada awalnya akan bersifat sukarela bagi perusahaan. Sementara pemerintah akan memprioritaskan area-area kunci, dan memperluas implementasi dari perusahaan yang terdaftar di bursa saham hingga perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham. Kelak perusahaan besar hingga UKM wajib melakukan pelaporan iklim.