Kerusakan ini berpotensi terus meluas. Terbaru, Obelix merencanakan ekspansi ke Pantai Sanglen dengan mengubah bentang alam karst seluas kurang lebih 3 hektare yang saat ini mendapatkan penolakan dari warga. Perubahan bentang alam karst tersebut secara integral menghilangkan fungsi ekologis karst sebagai penyimpan air tanah dan penangkap karbon, serta merusak sistem hidrologi alami.

Pemantauan Walhi Yogyakarta menunjukkan, kehadiran korporasi di KBAK Gunungsewu tidak hanya merubah bentang alam. Mereka juga mengekstrak air yang ada di bawah karst secara massif. 

Mereka melakukan perhitungan ekstraksi air dengan menggunakan tiga kategori, yakni hunian, fasilitas penunjang, dan operasional pada 3 korporasi industri pariwisata, HeHa Ocean View, Queen of The South Beach Resort & Hotel, dan Drini Park. 

Hasilnya, Queen of The South Beach & Hotel diperkirakan telah mengekstrak air sebanyak 23.328 m3/tahun atau setara dengan 23.328.000 liter/tahun. Drini Park diduga mengekstrak air sebanyak 41.040 m3/tahun atau setara dengan 41.040.000 liter/tahun. Heha Ocean View disinyalir telah mengekstrak air sebanyak 19080 m3/tahun atau setara dengan 19.080.000 liter/tahun. 

Praktik perusakan bentang alam dan ekstraksi air secara massif yang merusak fungsi pengatur alami tata air ini bertentangan dengan regulasi perlindungan KBAK dan lingkungan hidup. 

Keputusan Menteri ESDM No 3045 K/40/MEM/2014 yang telah menetapkan KBAK Gunungsewu sebagai kawasan lindung geologi dan menjadi bagian dari kawasan lindung nasional. Penetapan ini selaras dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, yang mengatakan bahwa KBAK memiliki fungsi sebagai imbuhan air tanah yang mampu menjadi media resapan air permukaan ke dalam tanah, penyimpanan air tanah secara permanen, mempunyai mata air permanen, mempunyai sistem atau jaringan air bawah tanah, dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Tindakan korporasi industri pariwisata ini pun melanggar regulasi secara terang benderang dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Menurut Abi tindakan aktivitas perusahaan ini menimbulkan kerusakan permanen fungsi ekologis, dan hilangnya geodiversitas dan biodiversitas yang tidak dapat dipulihkan kembali di KBAK Gunungsewu. 

“Kami mendesak audit keseluruhan industri pariwisata di KBAK Gunungsewu, cabut seluruh izin korporasi industri pariwisata yang tidak sesuai dengan wilayah peruntukan, menuntut pertanggungjawaban korporasi dan pemerintah atas kerusakan yang telah ditimbulkan berdasarkan aturan yang berlaku,” kata dia. 

Belum ada tanggapan dari ke tigabelas industri atas tuduhan Walhi Yogyakarta tersebut.