Pernyataan sikap bersama oleh 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu menyebutkan serangan masif dan sistematis kelompok kritis dan pemengaruh ini disebutkan para pendengung media sosial sebagai kebohongan. Sikap Ini menunjukkan muka tebal rezim yang berpihak pada kelaliman. 

“Perlu diingat bahwa jelang pengesahan RUU TNI yang mengalami penolakan masif oleh publik juga terjadi teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM, mulai dari dibuntuti dan dimonitor kantornya, diblokade kendaraannya di tengah jalan raya, ancaman via telpon dan Whatsapp, didatangi rumahnya, dan tindakan lainnya,” ucap Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, melalui rilis pers pada Kamis (1/1/2026). 

Serangan ini menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara untuk menjaga dan melindungi warga negara. Pertama, penyelenggara negara  membiarkan serangan teror dan intimidasi tanpa respon dan sikap tegas menghukum para pelaku teror dan intimidasi. Sejumlah korban teror dan intimidasi merupakan individu yang lantang dalam menyampaikan kondisi, fakta dan pandangannya terkait dengan lambannya pemerintah dalam merespon dan menanggulangi bencana yang ada di Sumatera. 

Kedua, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan juga mengurai aspirasi kritis warga negara dan menormalisasi tindakan pengabaian suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya.

Kegagalan ini semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. 

Warga Jaga Warga

Kepedulian warga yang kritis termasuk para pemengaruh di media sosial terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera adalah ekspresi solidaritas dan tanggung jawab. Sikap ini menunjukkan kecintaan dan keberpihakan mereka terhadap warga negara yang mengalami duka dan luka. Ekspresi publik yang mereka sampaikan di sejumlah media sosial adalah merupakan respon natural dari nilai solidaritas. 

Tindakan teror dan intimidasi merupakan pelecehan semangat gotong royong dan usaha memulihkan situasi bencana. 

Menurutnya respon buruk dan nirempati terus didengungkan para pejabat dan penyelenggara negara, mulai dari upaya intimidasi media dalam melakukan pewartaan yang positif, serangan dari para pendengung yang tentu mengaburkan fakta dan kondisi sesungguhnya hingga teror dan intimidasi kepada warga negara.

Intimidasi dan teror yang dialamatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan dan/atau ancaman yang sifatnya individual, melainkan harus dilihat sebagai upaya serta tindakan untuk membungkam kritik, partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan yang terjadi. 

“Situasi ini mau tidak mau menjadi penanda bagi kita untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga. Koalisi masyarakat sipil tidak akan mendorong tuntutan dan desakan, karena kami rasa tuntutan atau desakan tidak akan banyak berguna dalam rezim penguasa yang pongah dan lalim. Kami justru mengajak kepada masyarakat luas untuk terus bersama saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya atas buruknya kualitas penyelenggara negara Indonesia. Solidaritas antar warga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata dan menohok untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini,” ucapnya.