“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan operasional masyarakat di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO–KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” ujar Menteri Hanif kala itu. 

Koordinator Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki), Torry Kuswardono, mengatakan komitmen iklim dan negosiasi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara kepulauan kecil dalam Alliance of Small Island States (AOSIS). Bahkan Kolombia, negara yang sebetulnya cukup tergantung dengan energi fosil, juga punya komitmen untuk mendorong transitioning away from fossil fuels. 

“Tak seperti mereka, Indonesia tidak punya proposal untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim. Yang keluar dari Indonesia justru proposal untuk menyelamatkan bisnis karbon dalam negeri yang cuma akan menguntungkan segelintir orang. Ini sungguh mengecewakan,” ucapnya melalui rilis pers yang diterima pada Kamis (20/5/2025). 

Ketua Tim Politik untuk Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menyebutkan beberapa hari lalu Indonesia aktif dalam negosiasi pasal terkait dengan skema tukar guling karbon. Negosiasi ini menunjukan Indonesia sebenarnya bisa berperan dalam negosiasi iklim. Namun sayang sekali peran itu tidak muncul dalam negosiasi untuk mendorong solusi nyata aksi iklim seperti rencana pensiun bahan bakar fosil dan rencana menghentikan deforestasi. 

“Hal-hal tersebut memang tidak mudah dalam negosiasi COP. Namun Indonesia bisa pula mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong aksi iklim yang nyata. Di waktu yang tersisa dua hari ini, kita akan melihat apakah Indonesia akan mengambil peran penting untuk aksi iklim atau hanya menjadi penonton,” ujarnya.