Yayasan Apel Green Aceh, imbuh Syukur, mendesak Kepolisian Resor Nagan Raya, Kapolda Aceh, serta Balai Gakkum Sumatera segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana lingkungan tersebut. Alat berat yang digunakan harus segera disegel dan disita sebagai barang bukti, sedangkan bangunan liar di lokasi perlu didata, ditandai, dan diproses hukum, termasuk pembongkaran jika terbukti berdiri tanpa izin.

“Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Mulai dari pemilik alat berat, pemilik lahan, kontraktor, hingga pihak yang memerintahkan atau memfasilitasi kegiatan tersebut,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, lanjut Syukur, Apel Green Aceh meminta pembentukan tim khusus untuk melakukan pemetaan cepat terhadap lokasi pembukaan lahan, titik pembangunan liar, jalur akses baru, serta luas area yang rusak. Data ini dinilai penting sebagai dasar penegakan hukum dan pemulihan ekosistem.

“Kerusakan di Rawa Tripa terus berulang. Kehadiran bangunan liar menandakan upaya permanenisasi yang harus segera dihentikan. Penegakan hukum harus cepat dan tegas agar tidak menjadi preseden bagi perusakan yang lebih luas,” kata Syukur.

Syukur bilang, tim Apel Green Aceh telah mengumpulkan bukti berupa foto, video, serta koordinat lokasi untuk diserahkan kepada kepolisian dan Gakkum Kehutanan sebagai bahan pendukung dalam proses penyidikan.