Apa yang dikutip tersebut merupakan manifestasi dari paradigma hukum dan pembangunan second moment atau disebut neoliberal law and development (David Trubek, 2006), di mana proyek pembaruan hukum untuk pembangunan (legal reform) memerlukan kerangka regulasi seperti kemudahan berusaha dan investasi, keamanan modal (capital confidences), dan regulasi yang memudahkan akses sumberdaya.

Kunci epistemologi rezim hukum pembangunan neoliberal ini dapat dipahami dari perannya memberi kemudahan pada entitas swasta untuk terlibat dalam ekonomi, bukan semata apakah berkeadilan hukum atau tidak. Kepastian hukum di sini menjadi kunci. Kepastian hukum dimaknai sebagai cara negara menyediakan aturan yang dapat dikalkulasi oleh entitas swasta dan membuat mereka terjamin dalam mendapatkan segala kebutuhan untuk berbisnis dan memaksimalkan keuntungan. Dalam mode ini negara sangat aktif berperan (tidak disingkirkan sama sekali) dalam membentuk aturan yang berintensi kemudahan perizinan, insentif pajak, dan akses bahan materil. Negara seperti bekerja menyiapkan infrastruktur jalan tanpa hambatan bagi entitas swasta untuk menarik minat investasi. Dalam diskursus neoliberalisasi menyeluruh pada aspek sosial, politik dan ekonomi, neoliberalisasi hukum juga termasuk aspek penting di dalamnya, yang menopang institusionalisasi pembangunan kapitalis (Honor Brabazon, 2017).

Melalui pandangan itu, UU CK memerankan hukum sebagai pemandu pembangunan dengan mendorong entitas swasta untuk terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi. Dalam BAB II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan, terutama huruf (d) berbunyi “penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional…” menunjukkan maksud kebijakan ini dibentuk. Tetapi tidak berhenti di situ, UU CK harus dibaca dalam keterhubungan dengan realitas ekonomi politik rezim yang hendak menjadikan kelimpahan sumberdaya alam sebagai bahan baku (raw materil) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui industri keruk SDA. Dalam keterangan ahlinya di Mahkamah Konstitusi (2025), Herlambang P Wiratraman menyebutnya sebagai fenomena Embedded Oligarch Politics, kondisi di mana politik oligarkis yang memadukan diri (terorganisir) dengan kuasa modal yang menumpangi agenda pembaruan hukum untuk membentuk institusionalisasi rezim ekstraktif SDA.

Membaca frasa kemudahan dan percepatan PSN dalam konteks hukum sebagaimana dijelaskan di atas menjadi masuk akal tidak sebagai tujuan, tetapi sebagai cara mencipta institusionalisasi perekonomian berbasis ekstraksi SDA yang melekat pada agenda politik-ekonomi oligark Indonesia. Mari melihat operasinya di bawah ini.

Tabel I. Fitur Pasal-pasal Pengistimewa PSN yang Di-Judicial Review oleh Pemohon

Mengoperasikan Fitur Kemudahan untuk Perusahaan

Judicial Review yang diajukan GERAM PSN atas frasa kemudahan dan percepatan PSN  Pasal 3 UU CK dan perubahan regulasi pendukungnya semakin masuk akal. Tetapi bagaimana memahami bekerjanya pasal-pasal a quo menjadi penting, salah satunya melalui kerangka pendekatan hukum yang menopang pembangunan. Dalam pembacaan kritis atas logika hukum ramah pasar dapat dijelaskan melalui dua hal. Pertama, pasal-pasal a quo diperankan sebagai pengakses kemudahan sumberdaya. Kedua, pasal-pasal a quo diperankan sebagai pengoperasi ketersumbatan (hambatan institusional). Dua peran ini saling terkait dan berfungsi secara simultan membantu operasi PSN.

Pertama, fitur kemudahan akses sumberdaya diperlukan untuk menyediakan keberlimpahan bahan untuk produksi. Hukum negara melalui UU CK harus menyediakan ini untuk menarik minat investasi. Beberapa pasal yang diubah oleh UU CK diperankan untuk memudahkan akses sumberdaya alam seperti perubahan Pasal 19 UU Kehutanan, perluasan makna pengadaan tanah, dan perubahan regulasi tata ruang.

Pada perubahan regulasi pengadaan tanah untuk PSN Pasal 173 ayat 2 UU CK yang merupakan Pasal baru, kemudahan diwujudkan dengan mereformasi makna Hak Menguasai Negara Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar filosofis pengelolaan tanah melalui pelibatan entitas bisnis swasta dalam pengadaan tanah untuk PSN. Apa yang dapat dipahami dari reformasi ini adalah penyesuaian penguasaan negara atas tanah terhadap kepentingan korporasi.

Tetapi fitur-fitur kemudahan mengakses sumberdaya sebagai bahan baku tersebut tidak bisa beroperasi tanpa ketentuan operasional yang menjalankannya. Imperatif Pasal 3 UU CK - kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional - membutuhkan penerjemahan teknis dalam wujud aturan yang berfungsi jalan pintas.

Peran kedua diperlukan sebagai wujud institusional bypass (jalan pintas) untuk lepas dari hambatan birokrasi. Perubahan beberapa Pasal di UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memiliki imperative institusional bypass (jalan pintas) seperti dalam ketentuan “rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat” merupakah salah satu wujud kemudahan dan percepatan PSN. Contoh fitur institusional bypass tertera dalam Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja. Seperti ini formulasi normanya: “Apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional yang tidak tecantum dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi maka tetap dapat dilaksanakan dengan syarat mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.”

Hukum terkadang dipahami dari sudut pandang artefak yang berarti bertugas memberi informasi atau pesan untuk apa suatu aturan dibentuk (Tamanaha, 2022). Dalam konteks ini, keartefakan UU CK yakni jelas dipesan untuk kemudahan berusaha. Menyangkut itu dapat diperiksa dalam BAB II Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Pasal 6 UU CK, yang secara sistematis terkait dengan Pasal 3 UU CK, yang menjelaskan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha memiliki empat strategi. Salah satunya: Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Bagaimana strategi “menyederhanakan” itu dapat dijelaskan Pasal 13 UU CK yang mengatur macam-macam cara, salah satunya adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang – salah satu bentuk jalan pintas.

Apa yang menjadi hambatan birokrasi dalam keruangan biasanya merujuk pada RTRW Pemda yang belum memiliki pembagian rinci tata ruang atau disebut rencana detail tata ruang (RDTR). Dalam mengatasi situasi ini, akses ruang dapat diperoleh pelaku usaha dengan mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) kepada pemerintah pusat (Pasal 14 dan 15 UU CK). Perubahan normatif lain sektor penataan ruang yang memerankan jalan pintas dengan memanfaatkan peran pemerintah pusat misalnya dapat menetapkan Perda RTRW daerah Prov/Kab/Kota apabila dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan belum ditetapkan oleh kepala daerah (Pasal 23 ayat 9 dan Pasal 26 ayat 10).

Dua contoh dalam regulasi tata ruang di atas yang diperbarui oleh UU CK dapat dibaca sebagai wujud jalan pintas institusional untuk mengatasi ketersumbatan birokrasi (the bottlenecking) dengan memanfaatkan pembesaran/sentralisasi kekuasaan eksekutif.

Fitur ini sebenarnya tidak hanya akan menguntungkan program pembangunan atas nama negara yang ditetapkan sebagai PSN, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk memudahkan bisnis ekstraktif lainnya, misalnya mempercepat perolehan tanah untuk industri ekstraktif. Di lapangan, perusahaan bisa memanfaatkan fitur ini untuk menyelesaikan masalah keruangan dan hambatan birokrasi dalam institusi pemerintah. Selain sebagai jalan pintas, hal lain yang dapat dipahami dari kondisi ini adalah adanya pembesaran kekuasaan eksekutif yang bisa didayagunakan untuk memudahkan suatu proyek pembangunan serta menjadi solusi kepastian bagi badan usaha/korporasi.

Sebagai regulasi yang membuka ketersumbatan ruang, UU Cipta Kerja menjadi istimewa karena Pasal 16-nya secara terang menyatakan perubahan beberapa regulasi terkait keruangan yang bermaksud memudahkan perizinan berusaha dan memberi kepastian bagi pelaku usaha seperti UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Kelautan dan UU Informasi Geospasial. Ini pula yang semakin menguatkan argument Santos, Blomley, dan Mahmud bahwa ada keterhubungan hukum dan ruang yang membantu bekerjanya sistem yang dominatif serta memuluskan eksploitasi atas manusia dan alam (Agung Wardhana, 2024).

Menariknya norma spesifik Proyek Strategis Nasional dalam UU Cipta Kerja hanya tercantum dalam BAB X mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional pada Pasal 173 yang hanya terdiri lima (5) ayat dan fokus pada mekanisme penyediaan tanah.

Pengistimewaan PSN nyatanya tak didesain dengan norma yang rigid dalam UU Cipta Kerja. Seolah menguatkan tesis autocratic legalism yang tersemat dalam prosesnya, ditambah banyak memanfaatkan pendelegasian pengaturan ke dalam PP untuk mengatur perihal hidup matinya orang banyak. Ini sekaligus menunjukkan bentuk pembesaran kekuasaan eksekutif yang berarti pembentukan hukumnya tidak demokratis karena otoritasnya dimonopoli oleh eksekutif semata. Namun hemat penulis, pengistimewaan PSN jangan semata dipandang sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian norma, namun melampaui itu, harus dipahami sebagai bagian dari proyek menyeluruh dari penggunaan hukum untuk kekuasaan politik dan ekonomi yang eksploitatif.