Wanti-wanti Walhi Soal Potensi Gas Beracun dari Sumur Aceh Timur

Penulis : Gilang Helindro

Lingkungan

Selasa, 12 Agustus 2025

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Bupati Aceh Timur segera turun tangan merespons keresahan warga Gampong Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, yang sejak awal Agustus 2025 terganggu oleh bau menyengat dari aktivitas pembersihan sumur migas AS9 milik PT Medco E&P Malaka.

Desakan ini muncul setelah sejumlah warga melaporkan bau tak sedap yang memicu gejala mual, muntah, dan pusing. Pada Sabtu (9/8/2025), seorang perempuan berusia 36 tahun harus dirawat di Puskesmas Keude Gerobak, Kecamatan Banda Alam, setelah menghirup bau tersebut saat berada di kebunnya, sekitar 1,5 kilometer dari sumur AS9.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh Ahmad Shalihin mengatakan Bupati Aceh Timur harus segera bertindak untuk memastikan keselamatan warga, mengingat trauma akibat insiden kebocoran gas H₂S pada 24 September 2023 yang membuat 34 orang dirawat di RSUD Zubir Mahmud. “Kami meminta Bupati Aceh Timur turun langsung ke lokasi untuk memastikan keselamatan masyarakat. Jangan biarkan perusahaan beroperasi tanpa memperhatikan keselamatan warga,” katanya dikutip, Senin 11 Agustus 2025.

Menurut WALHI Aceh, pembersihan sumur AS9 diduga dilakukan tanpa informasi memadai kepada publik. Minimnya transparansi membuat warga panik dan memilih mengurung diri di rumah, khawatir bau tersebut membahayakan kesehatan, terutama anak-anak yang mengalami sesak napas. Beberapa warga bahkan mempertimbangkan untuk mengungsi, meski belum tahu tujuan yang aman.

Dugaan Pencemaran Udara Pertambangan Migas PT Medco E&P Malaka di Kabupaten Aceh Timur. Sumber: Walhi Aceh

Protes dari warga mulai bermunculan, dengan tuntutan agar PT Medco E&P Malaka memberikan penjelasan dan memastikan tindakan untuk mengatasi masalah. “Hingga pagi ini, masyarakat semakin resah dan panik. Jangan tunggu korban bertambah baru bergerak. Kita tidak ingin peristiwa 24 September 2023 terulang,” kata Ahmad Shalihin.

Walhi Aceh menuntut PT Medco E&P Malaka bertanggung jawab penuh atas dampak yang dialami warga, bersikap transparan terkait risiko dan dampak lingkungan, serta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah dan menjamin keselamatan masyarakat. Mereka juga meminta pemerintah daerah memastikan komunikasi yang baik dengan warga guna mencegah kejadian serupa di masa depan

“Masyarakat berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas dampak dari aktivitasnya,” kata Ahmad Shalihin.

Tanggapan para Pihak

Menanggapi isu yang berkembang, Senior Communication Medco E&P, Leony Lervyn, menyampaikan kegiatan perawatan yang dilakukan bersifat non-rutin, terencana, dan bertujuan menjaga keandalan operasional serta memastikan pasokan energi yang aman.

Menurut dia, keselamatan masyarakat, pekerja, lingkungan, dan fasilitas produksi merupakan prioritas utama. "Seluruh kegiatan kami dilakukan sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Leony melalui keterangan tertulis kepada sejumlah media, Senin (11/8).

Sementara itu Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Agus Rusli, menyatakan BPMA akan terus melakukan pemantauan berkala dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan proses perawatan berjalan aman.

Adapun Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta agar setiap kegiatan pencucian atau perawatan sumur disampaikan informasinya kepada masyarakat serta dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan.

“Kami minta pihak perusahaan mengutamakan keselamatan warga, agar kejadian di masa lalu tidak terulang. Investasi memang penting, tetapi keselamatan masyarakat jauh lebih utama,” kata Bupati Al-Farlaky, seperti dikutip sejumlah media.

SHARE