BETAHITA.ID - Bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis data terbaru status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Data ini menegaskan pentingnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, yang berperan vital menjaga sumber daya alam, sistem pangan lokal, dan keberlanjutan ekologi.

Berdasarkan data BRWA hingga Agustus 2025, sebanyak 33,64 juta hektare wilayah adat telah dipetakan dan didaftarkan, mencakup ribuan komunitas adat di seluruh kepulauan Indonesia. Namun, baru 18,9 persen yang diakui secara hukum melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Cakupan izin di wilayah adat bahkan masih lebih besar, yakni 21,6 persen atau 7,3 juta hektare.

Kepala BRWA Kasmita Widodo menegaskan pengakuan wilayah adat adalah fondasi perlindungan hak masyarakat adat. “Negara harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk menjaga identitas budaya dan kelestarian keanekaragaman hayati,” kata Kasmita dikutip Sabtu, 9 Agustus 2025. Ia menilai pemerintah belum memiliki program pendataan komunitas adat yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengakuan wilayah adat harus menjadi langkah konkret pelaksanaan agenda “Asta Cita” pemerintahan Prabowo–Gibran.

Koalisi Kawal UU Masyarakat Adat menilai lambannya pengakuan wilayah adat disebabkan prosedur yang kompleks. “Situasi ini harus direspons dengan percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat,” kata Veni Siregar dari sekretariat koalisi.